Denpasar (Antara Bali) - Komisi III DPRD Bali batal melakukan rapat untuk membahas hasil inspeksi mendadak ke lokasi pengendali ombak atau "krib" yang dibangun oleh Hotel Mulia Resort di Nusa Dua, Kabupaten Badung.
"Kami tunda rapat pembahasan hasil inspeksi mendadak atau sidak pada Kamis (3/1) mengenai pembangunan pengendali ombak oleh Hotel Mulia," kata Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra di Denpasar, Jumat.
Ia beralasan batalnya rapat Komisi III itu karena anggota dewan hampir semuanya sibuk menemui konstituen ke daerah pemilihannya menyongsong pemilihan Gubernur Bali yang dijadwalkan 15 Mei 2013.
"Rapat tersebut kami tunda hingga pekan depan. Kami serius akan membahas bangunan pengendali ombak yang dibuat oleh Hotel Mulia Resort milik buronan BLBI Tjoko Candra itu," kata politikus PDIP.
Suryanta Putra menyoroti walau telah mengantongi izin dari Balai Pengairan Bali Penida, bahkan pihak hotel sempat mengajukan izin tersebut tetapi ditolak DPRD.
"Kami tidak habis pikir izin tersebut keluar. Kami minta kajian laboratorium pantai dulu, kalau ternyata dampaknya merugikan keberadaan Pura Geger, kami mendesak agar dibongkar saja," kata pria asal Kabupaten Tabanan ini. (*/ADT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami tunda rapat pembahasan hasil inspeksi mendadak atau sidak pada Kamis (3/1) mengenai pembangunan pengendali ombak oleh Hotel Mulia," kata Ketua Komisi III DPRD Bali Gusti Made Suryanta Putra di Denpasar, Jumat.
Ia beralasan batalnya rapat Komisi III itu karena anggota dewan hampir semuanya sibuk menemui konstituen ke daerah pemilihannya menyongsong pemilihan Gubernur Bali yang dijadwalkan 15 Mei 2013.
"Rapat tersebut kami tunda hingga pekan depan. Kami serius akan membahas bangunan pengendali ombak yang dibuat oleh Hotel Mulia Resort milik buronan BLBI Tjoko Candra itu," kata politikus PDIP.
Suryanta Putra menyoroti walau telah mengantongi izin dari Balai Pengairan Bali Penida, bahkan pihak hotel sempat mengajukan izin tersebut tetapi ditolak DPRD.
"Kami tidak habis pikir izin tersebut keluar. Kami minta kajian laboratorium pantai dulu, kalau ternyata dampaknya merugikan keberadaan Pura Geger, kami mendesak agar dibongkar saja," kata pria asal Kabupaten Tabanan ini. (*/ADT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013