Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menjaring masukan dari partai politik dan penggiat pemilu soal usulan KPU RI untuk membagi panel saat penghitungan suara.
Di Denpasar, Sabtu, Komisioner KPU Bali Luh Putu Sri Widiasti menjelaskan bagi panel saat penghitungan suara yang dimaksud yaitu membagi anggota KPPS dalam dua kelompok untuk menghitung suara presiden dan DPD, kemudian kelompok lainnya menghitung suara DPR RI, DPRD kabupaten/kota, dan DPRD provinsi.
“Itu direncanakan dua panel, jadi satu tempat pemungutan suara jadi dua. Ada beberapa masukan dan pertanyaan seperti bagaimana dengan saksi dan tempat pemungutan suara yang sempit,” kata dia.
Sri mengakui bahwa di Bali biasanya tempat pemungutan suara berlokasi di banjar-banjar, di mana dalam satu banjar ada lebih dari satu TPS, sehingga ketika harus dibagi lagi akan memakan tempat dan menimbulkan kebisingan.
Selain itu, apabila masukan di daerah-daerah diputuskan KPU RI dengan menjalankan bagi panel, maka bawaslu harus mengusulkan ada pengawas tambahan.
Hal ini lantaran bawaslu hanya memiliki satu pengawas dalam satu tempat pemungutan suara selama ini.
Meski banyak pertimbangan muncul, KPU Bali menuturkan bahwa bagi panel saat penghitungan suara adalah hal yang baik, bahkan uji cobanya telah dilakukan di Palembang.
“Kalau kita sebagai penyelenggara yang pasti mempermudah, karena waktu penghitungan suara jadi cepat, KPPS dibagi tiga orang menghitung suara presiden dan DPD dan empat orang sisanya,” ujar Sri.
KPU Bali sendiri menginginkan proses Pemilu 2024 berjalan lancar, menghitung suaranya cepat, dan tak ada kesalahan.
Harapan ini muncul melihat kondisi pemilu serentak 2018, di mana proses penghitungan suara berlangsung hingga dini hari, sementara dari uji coba bagi panel dapat menghemat banyak waktu.
Tak ada kata setuju maupun tidak dalam diskusi ini, selanjutnya seluruh masukan partai politik dan penggiat pemilu akan dikirim KPU Bali ke pusat untuk menjadi pertimbangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Di Denpasar, Sabtu, Komisioner KPU Bali Luh Putu Sri Widiasti menjelaskan bagi panel saat penghitungan suara yang dimaksud yaitu membagi anggota KPPS dalam dua kelompok untuk menghitung suara presiden dan DPD, kemudian kelompok lainnya menghitung suara DPR RI, DPRD kabupaten/kota, dan DPRD provinsi.
“Itu direncanakan dua panel, jadi satu tempat pemungutan suara jadi dua. Ada beberapa masukan dan pertanyaan seperti bagaimana dengan saksi dan tempat pemungutan suara yang sempit,” kata dia.
Sri mengakui bahwa di Bali biasanya tempat pemungutan suara berlokasi di banjar-banjar, di mana dalam satu banjar ada lebih dari satu TPS, sehingga ketika harus dibagi lagi akan memakan tempat dan menimbulkan kebisingan.
Selain itu, apabila masukan di daerah-daerah diputuskan KPU RI dengan menjalankan bagi panel, maka bawaslu harus mengusulkan ada pengawas tambahan.
Hal ini lantaran bawaslu hanya memiliki satu pengawas dalam satu tempat pemungutan suara selama ini.
Meski banyak pertimbangan muncul, KPU Bali menuturkan bahwa bagi panel saat penghitungan suara adalah hal yang baik, bahkan uji cobanya telah dilakukan di Palembang.
“Kalau kita sebagai penyelenggara yang pasti mempermudah, karena waktu penghitungan suara jadi cepat, KPPS dibagi tiga orang menghitung suara presiden dan DPD dan empat orang sisanya,” ujar Sri.
KPU Bali sendiri menginginkan proses Pemilu 2024 berjalan lancar, menghitung suaranya cepat, dan tak ada kesalahan.
Harapan ini muncul melihat kondisi pemilu serentak 2018, di mana proses penghitungan suara berlangsung hingga dini hari, sementara dari uji coba bagi panel dapat menghemat banyak waktu.
Tak ada kata setuju maupun tidak dalam diskusi ini, selanjutnya seluruh masukan partai politik dan penggiat pemilu akan dikirim KPU Bali ke pusat untuk menjadi pertimbangan.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023