Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai terutama dalam bentuk program jaminan sosial.
"Berbagai program jaminan sosial yang telah dijalankan di Indonesia baru mencakup sebagian kecil masyarakat dan sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Freddy H. Tulung, di Jakarta, Senin.
Dalam acara Seminar Nasional Optimisme Menuju Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka HUT ke-75 LKBN ANTARA dia mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang telah menjalankan beberapa program jaminan sosial.
Ia mencontohkan, tenaga kerja swasta tercakup dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), untuk PNS mengikuti Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan prajurit TNI/POLRI, dan PNS Kemenhan beserta keluarganya menikmati Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
"Tapi itu belum mencakup sebagian besar rakyat kita, baru sebagian kecil saja," katanya.
Di samping itu menurut dia, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut dinilainya belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. (LHS/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Berbagai program jaminan sosial yang telah dijalankan di Indonesia baru mencakup sebagian kecil masyarakat dan sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Freddy H. Tulung, di Jakarta, Senin.
Dalam acara Seminar Nasional Optimisme Menuju Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam rangka HUT ke-75 LKBN ANTARA dia mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memang telah menjalankan beberapa program jaminan sosial.
Ia mencontohkan, tenaga kerja swasta tercakup dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), untuk PNS mengikuti Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan prajurit TNI/POLRI, dan PNS Kemenhan beserta keluarganya menikmati Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
"Tapi itu belum mencakup sebagian besar rakyat kita, baru sebagian kecil saja," katanya.
Di samping itu menurut dia, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut dinilainya belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. (LHS/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012