Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2023 membangun 10 kampung nelayan percontohan di beberapa wilayah pesisir Indonesia sebagai langkah awal membenahi ribuan kampung nelayan di Tanah Air.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementerian telah memetakan 10 lokasi kampung nelayan percontohan, di antaranya di Merauke dan Biak di Papua; Banyuwangi, Jawa Timur; Natuna, Kepulauan Riau; Tual, Maluku; dan di Bali.
“Tahun ini ada 10 titik yang akan kami bangun, kemudian nanti akan direplikasi pada periode-periode yang akan datang. Dalam kurun 10–15 tahun mendatang, mudah-mudahan kita punya kampung nelayan yang sehat dan bersih,” kata Sakti Wahyu Trenggono ditemui selepas membuka Rapat Kerja Teknis BRSDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa.
Lebih lanjut ia menyampaikan pemerintah pusat bakal membiayai pembangunan 10 kampung nelayan percontohan tersebut.
“Anggarannya dari pusat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI menjawab pertanyaan ANTARA.
Baca juga: Menteri KKP: Perubahan nomenklatur BRSDM KKP tidak pengaruhi kinerja
Sakti Wahyu Trenggono pada acara Rapat Kerja Teknis BRSDM KP KKP 2023 di Bali menyoroti kampung nelayan di Indonesia yang sebagian besar masih kumuh.
Ia pun meminta jajarannya dalam kurun waktu 10–15 tahun dapat mengubah wajah kampung nelayan yang kumuh itu menjadi kampung nelayan yang bersih dan sehat.
“Kampung nelayan yang kemudian bisa menjadi sentra kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan ekonomi di sektor perikanan, atau bisa menjadi kampung wisata. Ini adalah tantangan Badan Riset Sumber Daya Manusia, yang nantinya menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KKP),” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah menginstruksikan jajarannya untuk menggabungkan pos-pos anggaran yang ada untuk membangun kampung nelayan dan kampung budidaya percontohan di Indonesia.
Baca juga: Gerakan Bulan Cinta Laut KKP rangkul nelayan angkut 67 ton sampah
Ia juga menyampaikan nantinya di kampung nelayan percontohan itu akan dilengkapi balai untuk masyarakat berkumpul, menjadi tempat penyuluhan, dan pendidikan. Keberadaan balai itu, ia menyebut, terinspirasi dari “bale banjar” yang ada di tiap banjar atau kelompok masyarakat adat di Bali.
“Saya ingin itu juga terjadi di kampung-kampung nelayan, disesuaikan dengan karakteristik yang ada di wilayah-wilayah tersebut," katanya.
"Jadi bagaimana dermaganya bagus, bersih, ada dock untuk perbaikan kapal, ada pasar ikan yang bersih tidak berbau, lalu ada cold storage, dan ada balai pendidikannya di situ yang setiap hari tidak kosong, kemudian ekonominya digerakkan oleh koperasi, yang anggotanya seluruh anggota masyarakat di situ,” kata Trenggono menggambarkan bentuk kampung nelayan percontohan yang akan dibangun oleh KKP pada tahun ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementerian telah memetakan 10 lokasi kampung nelayan percontohan, di antaranya di Merauke dan Biak di Papua; Banyuwangi, Jawa Timur; Natuna, Kepulauan Riau; Tual, Maluku; dan di Bali.
“Tahun ini ada 10 titik yang akan kami bangun, kemudian nanti akan direplikasi pada periode-periode yang akan datang. Dalam kurun 10–15 tahun mendatang, mudah-mudahan kita punya kampung nelayan yang sehat dan bersih,” kata Sakti Wahyu Trenggono ditemui selepas membuka Rapat Kerja Teknis BRSDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa.
Lebih lanjut ia menyampaikan pemerintah pusat bakal membiayai pembangunan 10 kampung nelayan percontohan tersebut.
“Anggarannya dari pusat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI menjawab pertanyaan ANTARA.
Baca juga: Menteri KKP: Perubahan nomenklatur BRSDM KKP tidak pengaruhi kinerja
Sakti Wahyu Trenggono pada acara Rapat Kerja Teknis BRSDM KP KKP 2023 di Bali menyoroti kampung nelayan di Indonesia yang sebagian besar masih kumuh.
Ia pun meminta jajarannya dalam kurun waktu 10–15 tahun dapat mengubah wajah kampung nelayan yang kumuh itu menjadi kampung nelayan yang bersih dan sehat.
“Kampung nelayan yang kemudian bisa menjadi sentra kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan ekonomi di sektor perikanan, atau bisa menjadi kampung wisata. Ini adalah tantangan Badan Riset Sumber Daya Manusia, yang nantinya menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KKP),” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah menginstruksikan jajarannya untuk menggabungkan pos-pos anggaran yang ada untuk membangun kampung nelayan dan kampung budidaya percontohan di Indonesia.
Baca juga: Gerakan Bulan Cinta Laut KKP rangkul nelayan angkut 67 ton sampah
Ia juga menyampaikan nantinya di kampung nelayan percontohan itu akan dilengkapi balai untuk masyarakat berkumpul, menjadi tempat penyuluhan, dan pendidikan. Keberadaan balai itu, ia menyebut, terinspirasi dari “bale banjar” yang ada di tiap banjar atau kelompok masyarakat adat di Bali.
“Saya ingin itu juga terjadi di kampung-kampung nelayan, disesuaikan dengan karakteristik yang ada di wilayah-wilayah tersebut," katanya.
"Jadi bagaimana dermaganya bagus, bersih, ada dock untuk perbaikan kapal, ada pasar ikan yang bersih tidak berbau, lalu ada cold storage, dan ada balai pendidikannya di situ yang setiap hari tidak kosong, kemudian ekonominya digerakkan oleh koperasi, yang anggotanya seluruh anggota masyarakat di situ,” kata Trenggono menggambarkan bentuk kampung nelayan percontohan yang akan dibangun oleh KKP pada tahun ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023