Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar seluruh kepala daerah benar-benar mengecek data ke lapangan dan tidak hanya menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang).
"Jangan sampai, sudah nggak musim, yang namanya ABS (Asal Bapak Senang). 'Gak ada yang naik Pak', 'Harga stabil Pak', saya langsung cek di lapangan," kata Presiden Jokowi, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, pangdam, dandim, danrem, kapolda, kapolres, kajati, kajari, kepala BPS seluruh Indonesia dan pejabat negara lainnya.
"Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah, informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga berpesan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.
"Saya berikan contoh saja tarif PDAM (perusahaan daerah air minum). Hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," ujar Presiden.
Perhitungan kenaikan tarif tersebut harus benar-benar memperhitungkan kemampuan rakyat sebagai pelanggan.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berhati-hati terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras! Saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini, karena di lapangan 79 daerah mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ungkap Presiden.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta kepala daerah tidak terima data "Asal Bapak Senang"
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Jangan sampai, sudah nggak musim, yang namanya ABS (Asal Bapak Senang). 'Gak ada yang naik Pak', 'Harga stabil Pak', saya langsung cek di lapangan," kata Presiden Jokowi, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, panglima TNI, kapolri, jaksa agung, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, pangdam, dandim, danrem, kapolda, kapolres, kajati, kajari, kepala BPS seluruh Indonesia dan pejabat negara lainnya.
"Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) di daerah, informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga berpesan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.
"Saya berikan contoh saja tarif PDAM (perusahaan daerah air minum). Hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," ujar Presiden.
Perhitungan kenaikan tarif tersebut harus benar-benar memperhitungkan kemampuan rakyat sebagai pelanggan.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berhati-hati terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
"Hati-hati dengan kenaikan beras. Kita harus bekerja detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras! Saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini, karena di lapangan 79 daerah mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ungkap Presiden.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta kepala daerah tidak terima data "Asal Bapak Senang"
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023