Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Gede John Darmawan menyebut hari raya dan perayaan tahun baru menjadi kendala dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan di kabupaten/kota se-Provinsi Bali.
Kepada media di Denpasar, Jumat, John mengakui bahwa delapan kabupaten dan satu kota di Bali melakukan perpanjangan rekrutmen PPS yang pendaftaran awalnya telah dimulai sejak 18 Desember 2022, bahkan hingga saat ini Kabupaten Gianyar masih belum memenuhi jumlah pendaftar.
"Kita sudah klasifikasikan penyebab terjadinya proses perpanjangan rekrutmen PPS, yaitu karena ada Hari Raya Galungan dan tahun baru. Sementara salah satu persyaratan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas, nah sekarang puskesmas kita banyak yang masih tutup karena hari raya," kata dia.
Maka dari itu KPU Bali mengaku telah bersurat ke pusat untuk meminta kelonggaran waktu, namun menjamin pelantikan PPS pada akhirnya dapat dilakukan serentak pada 23 Januari 2023 mendatang.
Baca juga: KPU Bali tolak berkas satu bakal calon DPD
Kepada media, John menyampaikan bahwa kabupaten/kota selain Gianyar telah memenuhi jumlah pendaftar untuk badan ad hoc di tingkat desa/kelurahan tersebut, untuk nantinya melanjutkan ke proses verifikasi administratif, kemudian yang lolos akan melanjutkan tes tertulis, hingga tes wawancara.
"Semua kabupaten/kota melaksanakan perpanjangan, karena memang pada proses pendaftaran di awal minimal enam pendaftar atau dua kali kebutuhan. Nah di proses perpanjangan itu tolok ukurnya bukan lagi dua kali kebutuhan, tapi minimal satu kali kebutuhan atau tiga pendaftar," jelasnya.
Di Provinsi Bali sendiri terdapat 716 desa/kelurahan, sehingga nantinya KPU kabupaten/kota akan melantik 2.148 anggota PPS untuk Pemilu 2024.
Baca juga: KPU Bali ajak parpol "Ngelawar Bareng" sambut Pemilu 2024
Untuk Kabupaten Gianyar, selain bersamaan dengan hari raya, John mengatakan faktor lain yang menjadi kendala dalam rekrutmen PPS adalah kurangnya minat masyarakat menjadi penyelenggara di Pemilu 2024.
"Kalau tidak salah mereka kurang di Ubud dan Payangan, yang melamar tidak ada. Sebenarnya di sana memang selalu begitu, karena daerah pariwisata ya dalam proses rekrutmen masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja pariwisata," ujarnya.
Dalam menanggapi kendala tersebut, komisioner KPU Bali itu mengaku jajarannya telah turun ke masyarakat untuk berkomunikasi dengan lembaga masyarakat, pemerintah desa, maupun tokoh setempat guna mengajak masyarakat mendaftar.
Bahkan, sebelumnya saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pihaknya telah mengimbau agar pelamar yang gagal dapat kembali mencoba mengikuti rekrutmen PPS.
Nantinya, setelah seluruh proses perekrutan berakhir, KPU kabupaten/kota akan mengurutkan nilai keseluruhan dan melakukan pleno, kemudian akan dilakukan bimbingan teknis terhadap seluruh anggota terpilih.
"Tugas awal PPS adalah membantu KPU membentuk Pantarlih di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Kita akan memasuki proses pemutakhiran data pemilih, maka akan dilakukan coklit oleh pantarlih dan itu yang merekrut PPS," jelas John.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Kepada media di Denpasar, Jumat, John mengakui bahwa delapan kabupaten dan satu kota di Bali melakukan perpanjangan rekrutmen PPS yang pendaftaran awalnya telah dimulai sejak 18 Desember 2022, bahkan hingga saat ini Kabupaten Gianyar masih belum memenuhi jumlah pendaftar.
"Kita sudah klasifikasikan penyebab terjadinya proses perpanjangan rekrutmen PPS, yaitu karena ada Hari Raya Galungan dan tahun baru. Sementara salah satu persyaratan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas, nah sekarang puskesmas kita banyak yang masih tutup karena hari raya," kata dia.
Maka dari itu KPU Bali mengaku telah bersurat ke pusat untuk meminta kelonggaran waktu, namun menjamin pelantikan PPS pada akhirnya dapat dilakukan serentak pada 23 Januari 2023 mendatang.
Baca juga: KPU Bali tolak berkas satu bakal calon DPD
Kepada media, John menyampaikan bahwa kabupaten/kota selain Gianyar telah memenuhi jumlah pendaftar untuk badan ad hoc di tingkat desa/kelurahan tersebut, untuk nantinya melanjutkan ke proses verifikasi administratif, kemudian yang lolos akan melanjutkan tes tertulis, hingga tes wawancara.
"Semua kabupaten/kota melaksanakan perpanjangan, karena memang pada proses pendaftaran di awal minimal enam pendaftar atau dua kali kebutuhan. Nah di proses perpanjangan itu tolok ukurnya bukan lagi dua kali kebutuhan, tapi minimal satu kali kebutuhan atau tiga pendaftar," jelasnya.
Di Provinsi Bali sendiri terdapat 716 desa/kelurahan, sehingga nantinya KPU kabupaten/kota akan melantik 2.148 anggota PPS untuk Pemilu 2024.
Baca juga: KPU Bali ajak parpol "Ngelawar Bareng" sambut Pemilu 2024
Untuk Kabupaten Gianyar, selain bersamaan dengan hari raya, John mengatakan faktor lain yang menjadi kendala dalam rekrutmen PPS adalah kurangnya minat masyarakat menjadi penyelenggara di Pemilu 2024.
"Kalau tidak salah mereka kurang di Ubud dan Payangan, yang melamar tidak ada. Sebenarnya di sana memang selalu begitu, karena daerah pariwisata ya dalam proses rekrutmen masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja pariwisata," ujarnya.
Dalam menanggapi kendala tersebut, komisioner KPU Bali itu mengaku jajarannya telah turun ke masyarakat untuk berkomunikasi dengan lembaga masyarakat, pemerintah desa, maupun tokoh setempat guna mengajak masyarakat mendaftar.
Bahkan, sebelumnya saat rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pihaknya telah mengimbau agar pelamar yang gagal dapat kembali mencoba mengikuti rekrutmen PPS.
Nantinya, setelah seluruh proses perekrutan berakhir, KPU kabupaten/kota akan mengurutkan nilai keseluruhan dan melakukan pleno, kemudian akan dilakukan bimbingan teknis terhadap seluruh anggota terpilih.
"Tugas awal PPS adalah membantu KPU membentuk Pantarlih di tiap-tiap tempat pemungutan suara. Kita akan memasuki proses pemutakhiran data pemilih, maka akan dilakukan coklit oleh pantarlih dan itu yang merekrut PPS," jelas John.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023