Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali mendapat predikat dengan status digital berkat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia Bali, dan BPD Bali dalam hal digitalisasi dengan menggencarkan pembayaran nontunai.
"Predikat status digital tersebut didapatkan pemerintah daerah di Bali karena penerimaan pajak daerah di Bali telah 100 persen diterima melalui kanal nontunai, sedangkan penerimaan retribusi daerah di Bali sudah 66 persen diterima melalui kanal nontunai dan sisa 34 persen diterima secara tunai per Juni 2022," kata dia di Denpasar, Bali, Senin.
Berkat digitalisasi pembayaran nontunai di berbagai sektor itu, Bali akhirnya meraih 3 penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022.
Penghargaan tersebut antara lain juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi terbaik regional Jawa-Bali, juara 1 TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa-Bali yaitu Kabupaten Buleleng, dan BPD Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik secara nasional.
Wayan Koster menjelaskan bahwa capaian status digital yang diperoleh itu didukung oleh program unggulan TP2DD Bali yaitu Virtual Account Samsat (VAST) yang fokus terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat dapat membayar pajak secara nontunai dengan cepat dan mudah.
"Selain itu, digitalisasi pembayaran retribusi berbasis QRIS juga telah diterapkan di banyak sektor yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin usaha perikanan," ujarnya.
Baca juga: Desa di Badung didorong terapkan pelayanan digital
Digitalisasi dengan pembayaran nontunai melalui QRIS ini juga dijadikan bukti bahwa masyarakat Pulau Dewata cepat dalam mengadopsi pembayaran berbasis kode.
Dari catatan yang dimiliki Pemprov Bali, hingga Oktober 2022, sebanyak 544.809 pedagang telah menyediakan opsi pembayaran QRIS, dan dari segi permintaan, jumlah penduduk Bali yang aktif sebagai penggunanya tercatat sebanyak 609.343 user atau tumbuh 197 persen (ytd).
Koster mengatakan angka tersebut akhirnya menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam 10 besar pengguna ORIS terbanyak sekaligus menjadi provinsi dengan implementasi ORIS terbaik wilayah Jawa-Bali pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022.
"Digitalisasi memiliki peranan kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali. Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemprov Bali melalui TP2DD selalu berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital," kata dia.
Menurutnya digitalisasi telah mampu meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Bali yang memberikan manfaat bagi roda perekonomian di Bali, selain itu, turut mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baca juga: "Maja Labs" dan ICCN gelar "Bali Digital Fashion Week 2022"
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Predikat status digital tersebut didapatkan pemerintah daerah di Bali karena penerimaan pajak daerah di Bali telah 100 persen diterima melalui kanal nontunai, sedangkan penerimaan retribusi daerah di Bali sudah 66 persen diterima melalui kanal nontunai dan sisa 34 persen diterima secara tunai per Juni 2022," kata dia di Denpasar, Bali, Senin.
Berkat digitalisasi pembayaran nontunai di berbagai sektor itu, Bali akhirnya meraih 3 penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia dalam ajang perdana Championship Digitalisasi Daerah 2022.
Penghargaan tersebut antara lain juara 1 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi terbaik regional Jawa-Bali, juara 1 TP2DD Kabupaten terbaik regional Jawa-Bali yaitu Kabupaten Buleleng, dan BPD Bali sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik secara nasional.
Wayan Koster menjelaskan bahwa capaian status digital yang diperoleh itu didukung oleh program unggulan TP2DD Bali yaitu Virtual Account Samsat (VAST) yang fokus terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat dapat membayar pajak secara nontunai dengan cepat dan mudah.
"Selain itu, digitalisasi pembayaran retribusi berbasis QRIS juga telah diterapkan di banyak sektor yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin usaha perikanan," ujarnya.
Baca juga: Desa di Badung didorong terapkan pelayanan digital
Digitalisasi dengan pembayaran nontunai melalui QRIS ini juga dijadikan bukti bahwa masyarakat Pulau Dewata cepat dalam mengadopsi pembayaran berbasis kode.
Dari catatan yang dimiliki Pemprov Bali, hingga Oktober 2022, sebanyak 544.809 pedagang telah menyediakan opsi pembayaran QRIS, dan dari segi permintaan, jumlah penduduk Bali yang aktif sebagai penggunanya tercatat sebanyak 609.343 user atau tumbuh 197 persen (ytd).
Koster mengatakan angka tersebut akhirnya menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam 10 besar pengguna ORIS terbanyak sekaligus menjadi provinsi dengan implementasi ORIS terbaik wilayah Jawa-Bali pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022.
"Digitalisasi memiliki peranan kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali. Sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Pemprov Bali melalui TP2DD selalu berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital," kata dia.
Menurutnya digitalisasi telah mampu meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Bali yang memberikan manfaat bagi roda perekonomian di Bali, selain itu, turut mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baca juga: "Maja Labs" dan ICCN gelar "Bali Digital Fashion Week 2022"
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022