Pemerintah Kabupaten Badung Bali akan terus mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan melaksanakan perbaikan lewat Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia
"Capaian kinerja MCP Badung pertanggal 20 November 2022 mencapai 96,97 persen dan tahun ini salah satu desa kami, yaitu Desa Kutuh mendapat predikat Desa Percontohan Desa Antikorupsi," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat Road To Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Badung, Pemkab Badung terus melakukan koordinasi dan supervisi dari KPK.
"Sehingga kami dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badung,” kata dia.
Baca juga: Pemkab Badung raih penghargaan KPK terkait MCP
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya berharap melalui penyelenggaraan Road To Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK di Badung dapat menjadi momentum bersama untuk saling bersinergi memberantas korupsi serta menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.
Menurut dia Pemkab Badung juga berkomitmen untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi.
"Dalam pelaksanaan program KPK kami telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan para penyelenggara negara di Badung telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya," tambah Bupati Giri Prasta.
Baca juga: KPK apresiasi capaian MCP pemda se-Bali
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan KPK hadir dan melaksanakan HAKORDIA 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia kedepannya memiliki budaya anti korupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri.
"MCP dengan mengharmoniskan tata kelola pemerintahan mulai dari anggaran, deal antara Eksekutif dan Legislatif. Harapannya pro rakyat itu ajeg konsisten,” kata dia.
Menurut dia HAKORDIA tidak hanya sebatas seremonial belaka namun merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Nurul Ghufron.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia
"Capaian kinerja MCP Badung pertanggal 20 November 2022 mencapai 96,97 persen dan tahun ini salah satu desa kami, yaitu Desa Kutuh mendapat predikat Desa Percontohan Desa Antikorupsi," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat Road To Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Badung, Pemkab Badung terus melakukan koordinasi dan supervisi dari KPK.
"Sehingga kami dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badung,” kata dia.
Baca juga: Pemkab Badung raih penghargaan KPK terkait MCP
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya berharap melalui penyelenggaraan Road To Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK di Badung dapat menjadi momentum bersama untuk saling bersinergi memberantas korupsi serta menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.
Menurut dia Pemkab Badung juga berkomitmen untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi.
"Dalam pelaksanaan program KPK kami telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan para penyelenggara negara di Badung telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya," tambah Bupati Giri Prasta.
Baca juga: KPK apresiasi capaian MCP pemda se-Bali
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan KPK hadir dan melaksanakan HAKORDIA 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia kedepannya memiliki budaya anti korupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri.
"MCP dengan mengharmoniskan tata kelola pemerintahan mulai dari anggaran, deal antara Eksekutif dan Legislatif. Harapannya pro rakyat itu ajeg konsisten,” kata dia.
Menurut dia HAKORDIA tidak hanya sebatas seremonial belaka namun merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Nurul Ghufron.
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022