Jakarta (Antara Bali) - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mendorong sejumlah kota di Indonesia yang tidak memiliki angkutan perkotaan berbasis rel kereta api bersedia mengembangkan angkutan massal seperti busway.
"Kemhub akan mendorong kota-kota yang tidak punya angkutan perkotaan berbasis rel, agar memiliki busway seperti Trans Sarbagita di Bali, Trans Kawanua di Manado, Trans Pekanbaru di Riau, Trans Musi di Palembang," kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis Kemhub yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan angkutan massal seperti busway harus didorong agar menciptakan transportasi yang tertata baik dari jalur utama maupun sarana pendukungnya seperti bus "feeder" (pengumpan).
Tanggung jawab dari pengembangan transportasi perkotaan terdapat di bahu pemerintah daerah sehingga diharapkan pemda juga dapat memiliki semacam "road map" atau skema pengembangan transportasi yang jelas.
Ia menyayangkan bahwa hingga kini masih belum terdapat upaya dari berbagai pemda untuk mengajukan bentuk revitalisasi atau restrukturisasi dari angkutan umum di daerahnya masing-masing.
Padahal, lanjutnya, dari pengajuan revitalisasi dan restrukturisasi angkutan umum itu, pemerintah pusat dapat menghitung kebutuhan dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kemhub akan mendorong kota-kota yang tidak punya angkutan perkotaan berbasis rel, agar memiliki busway seperti Trans Sarbagita di Bali, Trans Kawanua di Manado, Trans Pekanbaru di Riau, Trans Musi di Palembang," kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis Kemhub yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pembangunan angkutan massal seperti busway harus didorong agar menciptakan transportasi yang tertata baik dari jalur utama maupun sarana pendukungnya seperti bus "feeder" (pengumpan).
Tanggung jawab dari pengembangan transportasi perkotaan terdapat di bahu pemerintah daerah sehingga diharapkan pemda juga dapat memiliki semacam "road map" atau skema pengembangan transportasi yang jelas.
Ia menyayangkan bahwa hingga kini masih belum terdapat upaya dari berbagai pemda untuk mengajukan bentuk revitalisasi atau restrukturisasi dari angkutan umum di daerahnya masing-masing.
Padahal, lanjutnya, dari pengajuan revitalisasi dan restrukturisasi angkutan umum itu, pemerintah pusat dapat menghitung kebutuhan dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012