Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali, siap memperluas digitalisasi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
Hal tersebut tertuang saat pemerintah setempat menerima exit meeting tim pemeriksa pendahuluan BPK RI perwakilan Provinsi Bali di kantor Pemkab Tabanan, Kamis.
Sekda I Gede Susila mengatakan, kegiatan ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemkab Tabanan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, setiap daerah harus mengimplementasikan elektronifikasi transaksi.
Baca juga: Bupati Tabanan rancang pendapatan Rp1,744 triliun dalam APBD 2023
Pemkab Tabanan harus siap dengan hal itu, serta sangat menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan ke depan.
“Kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Bali “exit”, kami mohon kepada tim agar tetap memberikan bimbingan dan masukan kepada jajaran Pemkab Tabanan, khususnya yang terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ujar Susila.
“Melalui pemeriksaan kinerja pendahuluan ini, kami berharap telah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada agar dapat dijadikan ruang lingkup rencana pemeriksaan selanjutnya,” kata Susila.
Sementara, tim pemeriksa BPK Ni Luh Made Putri Parwati, mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan yang ditunjukkan oleh jajaran OPD terkait memberikan informasi kepada tim pemeriksa.
Pihaknya mengapresiasi capaian-capaian positif yang telah dilakukan jajaran Pemkab Tabanan.
Capaian tersebut yakni pembentukan tim percepatan dan perluasan telah dilakukan kerja sama dengan Bank RKUD dalam pengembangan digitalisasi, transaksi belanja daerah dan pembayaran pajak seluruhnya telah terelektronifikasi serta telah menyusun roadmap TP2DD.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Hal tersebut tertuang saat pemerintah setempat menerima exit meeting tim pemeriksa pendahuluan BPK RI perwakilan Provinsi Bali di kantor Pemkab Tabanan, Kamis.
Sekda I Gede Susila mengatakan, kegiatan ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemkab Tabanan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, setiap daerah harus mengimplementasikan elektronifikasi transaksi.
Baca juga: Bupati Tabanan rancang pendapatan Rp1,744 triliun dalam APBD 2023
Pemkab Tabanan harus siap dengan hal itu, serta sangat menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perbaikan ke depan.
“Kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Bali “exit”, kami mohon kepada tim agar tetap memberikan bimbingan dan masukan kepada jajaran Pemkab Tabanan, khususnya yang terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ujar Susila.
“Melalui pemeriksaan kinerja pendahuluan ini, kami berharap telah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada agar dapat dijadikan ruang lingkup rencana pemeriksaan selanjutnya,” kata Susila.
Sementara, tim pemeriksa BPK Ni Luh Made Putri Parwati, mengapresiasi atas kerjasama dan dukungan yang ditunjukkan oleh jajaran OPD terkait memberikan informasi kepada tim pemeriksa.
Pihaknya mengapresiasi capaian-capaian positif yang telah dilakukan jajaran Pemkab Tabanan.
Capaian tersebut yakni pembentukan tim percepatan dan perluasan telah dilakukan kerja sama dengan Bank RKUD dalam pengembangan digitalisasi, transaksi belanja daerah dan pembayaran pajak seluruhnya telah terelektronifikasi serta telah menyusun roadmap TP2DD.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022