Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bali mengharapkan rencana peningkatan pendapatan daerah yang tertuang dalam Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 harus bisa sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Caranya, memberikan prioritas pada bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup," kata anggota DPRD Bali I Ketut Juliarta dalam sidang paripurna di Denpasar, Senin.
Juliarta yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali itu menyampaikan hal tersebut saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Menurut dia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja.
Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.
Baca juga: DPRD Bali : Pembebasan lahan Tol Jagat Kerthi tak ada masalah
"Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik," ujar Juliarta.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk meningkatkan anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Dengan demikian, layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman, aman, tepat waktu serta indeks kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra DPRD Bali mengapresiasi estimasi Pendapatan Daerah pada 2023 yang dirancang naik, tentunya dengan memperhatikan kondisi capaian dan proyeksi indikator makro ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023.
Di samping itu capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5,7 triliun lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp697 miliar lebih.
Baca juga: Anggota DPD: KTT G20 di Bali harus dimanfaatkan untuk bangkitkan pariwisata
Jumlah tersebut meningkat 13,82 persen dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 (Induk) yang mencapai sebesar Rp5,04 triliun lebih.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster telah menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp100 miliar dalam APBD 2023.
"Kita ketahui bersama bahwa pariwisata di Bali baru mulai bangkit akibat pandemi COVID-19. Harapan kami, semoga target sumbangan kontribusi tersebut menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah," kata Juliarta.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Caranya, memberikan prioritas pada bidang yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, kebudayaan, pariwisata, dan lingkungan hidup," kata anggota DPRD Bali I Ketut Juliarta dalam sidang paripurna di Denpasar, Senin.
Juliarta yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali itu menyampaikan hal tersebut saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.
Menurut dia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja.
Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.
Baca juga: DPRD Bali : Pembebasan lahan Tol Jagat Kerthi tak ada masalah
"Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik," ujar Juliarta.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Gubernur Bali Wayan Koster untuk meningkatkan anggaran di pos pelayanan publik maupun infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Dengan demikian, layanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan nyaman, aman, tepat waktu serta indeks kebahagiaan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra DPRD Bali mengapresiasi estimasi Pendapatan Daerah pada 2023 yang dirancang naik, tentunya dengan memperhatikan kondisi capaian dan proyeksi indikator makro ekonomi Bali Tahun 2022 dan 2023.
Di samping itu capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5,7 triliun lebih atau mengalami peningkatan sebesar Rp697 miliar lebih.
Baca juga: Anggota DPD: KTT G20 di Bali harus dimanfaatkan untuk bangkitkan pariwisata
Jumlah tersebut meningkat 13,82 persen dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 (Induk) yang mencapai sebesar Rp5,04 triliun lebih.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi Gubernur Bali Wayan Koster telah menganggarkan Sumbangan Kontribusi Wisatawan Rp100 miliar dalam APBD 2023.
"Kita ketahui bersama bahwa pariwisata di Bali baru mulai bangkit akibat pandemi COVID-19. Harapan kami, semoga target sumbangan kontribusi tersebut menjadi energi positif untuk peningkatan pendapatan daerah," kata Juliarta.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022