Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menargetkan angka stunting di daerah setempat pada 2024 dapat diturunkan hingga di bawah 5 persen.
Asisten II Sekda Kota Denpasar AA Gede Risnawan di Denpasar, Kamis (29/9) malam, dalam acara Rembuk Stunting mengatakan kondisi prevalensi stunting Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar sembilan persen.
"Angka tersebut tergolong rendah secara nasional, namun demikian Pemerintah Kota Denpasar tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting tersebut dengan target di bawah 5 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya telah menandatangani pernyataan komitmen sesuai dengan SK Menteri Bappenas No 10 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Kota Denpasar ditentukan sebagai fokus lokasi penanganan stunting tahun 2022.
"Melalui momentum Rembuk Stunting ini saya sangat berharap komitmen kita semua khususnya kepada para peserta Rembuk Stunting agar hasil ini dapat tersusun rencana intervensi gizi terintegrasi," ucap Risnawan.
Baca juga: Pemkot Denpasar ajak Majelis Desa Adat cegah stunting
Penurunan stunting nantinya dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
Dari hasil Rembuk Stunting ini ditargetkan indikator pembangunan bidang kesehatan yaitu menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun dapat tercapai, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut juga untuk mengajak pengantin baru agar mempunyai komitmen dalam hal menjaga pola hidup dan gizi, sehingga anak yang akan dilahirkan berkualitas.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Luh Nyoman Rai Suryathi menambahkan, Rembuk Stunting adalah salah satu dari delapan area konvergensi penanganan stunting.
"Acara kali ini dilakukan untuk menyampaikan hasil analisis data dengan 'stakeholder' terkait lokasi fokus yang dijadikan penanganan stunting pada tahun 2023," ujar Suryathi.
Hasil analisis datanya kemudian disampaikan ke seluruh desa/kelurahan yang ada di kecamatan di Kota Denpasar.
Kemudian ada komitmen pimpinan, desa kelurahan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan konvergensi stunting 2023 sehingga bisa lebih fokus ke daerah-daerah pada tahun 2023.
Baca juga: LKBN ANTARA: Media massa punya peran turunkan ketengkesan/stunting
Suryathi menambahkan, dalam Rembuk Stunting telah ditentukan dari pusat sendiri dan sudah ada standar menentukan lokasi fokus tersebut melalui data data yang di-input dalam sistem sehingga keluar lokasi fokus stunting tahun berikutnya. Untuk Lokasi Fokus Stunting tahun 2023 ada 16 desa dan kelurahan yang ada di Kota Denpasar.
Hasil analisis data-data yang dimasukkan adalah yang terkait dengan kondisi dari lingkungan bagaimanakah sanitasi di desa tersebut atau wilayah tersebut baik atau tidak dan status gizi bagi yang ada di bawah 2 tahun yang ada di wilayah tersebut.
"Untuk target terakhir angka stunting di tahun 2024 di bawah lima persen. Oleh karena itu, harus bergerak dari perangkat daerah yang terkait baik dari segi sanitasinya pemberdayaan keluarga Dinas DPMD, segi ketahanan pangan, kerawanan pangan dari pendidikan usia dini," katanya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar Ida Ayu Widnyani Wiradana ditandai dengan penandatangan komitmen bersama penanggulangan stunting terintegrasi di Kota Denpasar.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Asisten II Sekda Kota Denpasar AA Gede Risnawan di Denpasar, Kamis (29/9) malam, dalam acara Rembuk Stunting mengatakan kondisi prevalensi stunting Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar sembilan persen.
"Angka tersebut tergolong rendah secara nasional, namun demikian Pemerintah Kota Denpasar tetap berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting tersebut dengan target di bawah 5 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya telah menandatangani pernyataan komitmen sesuai dengan SK Menteri Bappenas No 10 tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi. Kota Denpasar ditentukan sebagai fokus lokasi penanganan stunting tahun 2022.
"Melalui momentum Rembuk Stunting ini saya sangat berharap komitmen kita semua khususnya kepada para peserta Rembuk Stunting agar hasil ini dapat tersusun rencana intervensi gizi terintegrasi," ucap Risnawan.
Baca juga: Pemkot Denpasar ajak Majelis Desa Adat cegah stunting
Penurunan stunting nantinya dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
Dari hasil Rembuk Stunting ini ditargetkan indikator pembangunan bidang kesehatan yaitu menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun dapat tercapai, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut juga untuk mengajak pengantin baru agar mempunyai komitmen dalam hal menjaga pola hidup dan gizi, sehingga anak yang akan dilahirkan berkualitas.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Luh Nyoman Rai Suryathi menambahkan, Rembuk Stunting adalah salah satu dari delapan area konvergensi penanganan stunting.
"Acara kali ini dilakukan untuk menyampaikan hasil analisis data dengan 'stakeholder' terkait lokasi fokus yang dijadikan penanganan stunting pada tahun 2023," ujar Suryathi.
Hasil analisis datanya kemudian disampaikan ke seluruh desa/kelurahan yang ada di kecamatan di Kota Denpasar.
Kemudian ada komitmen pimpinan, desa kelurahan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan konvergensi stunting 2023 sehingga bisa lebih fokus ke daerah-daerah pada tahun 2023.
Baca juga: LKBN ANTARA: Media massa punya peran turunkan ketengkesan/stunting
Suryathi menambahkan, dalam Rembuk Stunting telah ditentukan dari pusat sendiri dan sudah ada standar menentukan lokasi fokus tersebut melalui data data yang di-input dalam sistem sehingga keluar lokasi fokus stunting tahun berikutnya. Untuk Lokasi Fokus Stunting tahun 2023 ada 16 desa dan kelurahan yang ada di Kota Denpasar.
Hasil analisis data-data yang dimasukkan adalah yang terkait dengan kondisi dari lingkungan bagaimanakah sanitasi di desa tersebut atau wilayah tersebut baik atau tidak dan status gizi bagi yang ada di bawah 2 tahun yang ada di wilayah tersebut.
"Untuk target terakhir angka stunting di tahun 2024 di bawah lima persen. Oleh karena itu, harus bergerak dari perangkat daerah yang terkait baik dari segi sanitasinya pemberdayaan keluarga Dinas DPMD, segi ketahanan pangan, kerawanan pangan dari pendidikan usia dini," katanya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa dan Ketua DWP Kota Denpasar Ida Ayu Widnyani Wiradana ditandai dengan penandatangan komitmen bersama penanggulangan stunting terintegrasi di Kota Denpasar.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022