Sebanyak 6.808 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum pernah mendapat bantuan sosial, namun sudah terdaftar dalam DTKS, akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).
"BLT BBM yang dicairkan pada Oktober 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan selama tiga bulan ke depan masing-masing Rp150 ribu setiap bulannya sampai Desember 2022," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, di Singaraja, Buleleng, Sabtu.
Menurut dia, bantuan BLT BBM APBD ini masih dalam proses pemutakhiran data dari desa atas usulan dari beberapa dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, DKPP, Disdagperinkop UKM termasuk Dinas Sosial.
Pihaknya mendapat tugas untuk mendata para nelayan, ojek pangkalan pelaku UMKM termasuk juga warga lainnya yang benar-benar belum mendapat bantuan apapun baik dari Kementerian Sosial maupun desa akibat kenaikan BBM.
"Kami masih menunggu data pemutakhiran dari desa karena hari ini harus sudah selesai. Selanjutnya akan kami buatkan surat keputusan (SK) sebelum ditetapkan pada anggaran perubahan sehingga Oktober bisa disalurkan," ujarnya.
Sesuai DTKS dan hasil koordinasi dari beberapa dinas terkait, dari 148 desa yang ada di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut, setiap desa akan mendapat jatah masing-masing 46 KPM untuk diberi bantuan.
Baca juga: Bupati Klungkung: Pemberian BLT BBM untuk naikan daya beli masyarakat
Jadi, pihak desa diminta untuk benar-benar mendata warganya yang belum sama sekali tersentuh bantuan sehingga tidak ada kecemburuan.
"Kalau bisa saat pemutakhiran data diadakan musyawarah desa. Sehingga warga tahu dan lebih transparan serta ke depannya tidak ada lagi kecemburuan bila belum dapat bantuan," tegas mantan Camat Gerokgak itu.
Kariaman menambahkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan Seririt dalam proses penyalurannya karena dalam proses tersebut harus melalui buku tabungan dan diwajibkan para penerima bantuan untuk membuka rekening sendiri.
Menyikapi hal itu, Dinas Sosial dan BPD Bali akan membuat inovasi untuk jemput bola di masing-masing desa dalam memfasilitasi penerima bantuan agar lebih mudah, cepat, efisien dan hemat ongkos dalam membuat rekening.
Pihaknya berharap, dengan adanya program ini bisa meringankan beban akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM.
Baca juga: Dinsos Bali: penerima BLT BBM adalah warga yang terdata pada Agustus
Selain itu bantuan ini sebagai obat kecemburuan juga bagi yang belum mendapat bantuan. Itu dikarenakan bantuan ini menyasar yang betul-betul belum mendapat program baik dari Kementerian Sosial maupun desa.
"Yang kita sasar kan yang belum dapat program sama sekali. Kita akan tetap mendorong ke depannya agar semua dapat program sehingga ada pemerataan," kata Kariaman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"BLT BBM yang dicairkan pada Oktober 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan selama tiga bulan ke depan masing-masing Rp150 ribu setiap bulannya sampai Desember 2022," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, di Singaraja, Buleleng, Sabtu.
Menurut dia, bantuan BLT BBM APBD ini masih dalam proses pemutakhiran data dari desa atas usulan dari beberapa dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, DKPP, Disdagperinkop UKM termasuk Dinas Sosial.
Pihaknya mendapat tugas untuk mendata para nelayan, ojek pangkalan pelaku UMKM termasuk juga warga lainnya yang benar-benar belum mendapat bantuan apapun baik dari Kementerian Sosial maupun desa akibat kenaikan BBM.
"Kami masih menunggu data pemutakhiran dari desa karena hari ini harus sudah selesai. Selanjutnya akan kami buatkan surat keputusan (SK) sebelum ditetapkan pada anggaran perubahan sehingga Oktober bisa disalurkan," ujarnya.
Sesuai DTKS dan hasil koordinasi dari beberapa dinas terkait, dari 148 desa yang ada di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut, setiap desa akan mendapat jatah masing-masing 46 KPM untuk diberi bantuan.
Baca juga: Bupati Klungkung: Pemberian BLT BBM untuk naikan daya beli masyarakat
Jadi, pihak desa diminta untuk benar-benar mendata warganya yang belum sama sekali tersentuh bantuan sehingga tidak ada kecemburuan.
"Kalau bisa saat pemutakhiran data diadakan musyawarah desa. Sehingga warga tahu dan lebih transparan serta ke depannya tidak ada lagi kecemburuan bila belum dapat bantuan," tegas mantan Camat Gerokgak itu.
Kariaman menambahkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Singaraja dan Seririt dalam proses penyalurannya karena dalam proses tersebut harus melalui buku tabungan dan diwajibkan para penerima bantuan untuk membuka rekening sendiri.
Menyikapi hal itu, Dinas Sosial dan BPD Bali akan membuat inovasi untuk jemput bola di masing-masing desa dalam memfasilitasi penerima bantuan agar lebih mudah, cepat, efisien dan hemat ongkos dalam membuat rekening.
Pihaknya berharap, dengan adanya program ini bisa meringankan beban akibat dampak inflasi dan kenaikan BBM.
Baca juga: Dinsos Bali: penerima BLT BBM adalah warga yang terdata pada Agustus
Selain itu bantuan ini sebagai obat kecemburuan juga bagi yang belum mendapat bantuan. Itu dikarenakan bantuan ini menyasar yang betul-betul belum mendapat program baik dari Kementerian Sosial maupun desa.
"Yang kita sasar kan yang belum dapat program sama sekali. Kita akan tetap mendorong ke depannya agar semua dapat program sehingga ada pemerataan," kata Kariaman.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022