PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar meraih penghargaan PRISMA dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali karena dinilai telah menjadi bagian dalam membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sejalan dengan hak asasi manusia.
"Semoga bentuk komitmen terhadap pengimplementasian nilai-nilai HAM ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya terutama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali," kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dr Mualimin Abdi dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Rabu (21/9).
PT Pegadaian Denpasar menerima piagam penghargaan PRISMA tersebut dalam acara Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dan diterima Pimpinan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar Hakim Setiawan pada Selasa (20/9).
Kegiatan pencanangan P2HAM dan pemberian piagam penghargaan PRISMA ini diselenggarakan secara hibrid, yang dalam kesempatan tersebut hadir secara virtual Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dr Mualimin Abdi dan jajaran Ditjen HAM.
Mualimin menyatakan kegiatan Pencanangan P2HAM dan penyerahan piagam penghargaan PRISMA tidak hanya di lingkup internal Kemenkumham, Direktorat Jenderal HAM juga menginisiasi untuk mendorong Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Tingkat Daerah (UPTD).
"Untuk itu, kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta jajarannya, saya berharap agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan nilai-nilai HAM yang diimplementasikan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM," ujarnya.
Hal itu sejalan dengan implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu untuk meningkatkan komitmen UPTD dalam Pelayanan Publik berbasis HAM serta memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang telah berbasis HAM dalam menjalankan usahanya.
Selain PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar, penghargaan PRISMA juga diterima PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC Nusa Dua.
Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali beserta seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, atas Pencanangan P2HAM yang telah berjalan dengan sukses.
Selain itu, ia menyampaikan selamat kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan PT Pegadaian yang telah menerima piagam penghargaan PRISMA.
Dalam kesempatan itu Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo.
Hadir pula Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Kepala Bidang HAM Rita Rusmarti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Perwakilan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar dan Perwakilan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Semoga bentuk komitmen terhadap pengimplementasian nilai-nilai HAM ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya terutama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bali," kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Dr Mualimin Abdi dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Rabu (21/9).
PT Pegadaian Denpasar menerima piagam penghargaan PRISMA tersebut dalam acara Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dan diterima Pimpinan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar Hakim Setiawan pada Selasa (20/9).
Kegiatan pencanangan P2HAM dan pemberian piagam penghargaan PRISMA ini diselenggarakan secara hibrid, yang dalam kesempatan tersebut hadir secara virtual Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Dr Mualimin Abdi dan jajaran Ditjen HAM.
Mualimin menyatakan kegiatan Pencanangan P2HAM dan penyerahan piagam penghargaan PRISMA tidak hanya di lingkup internal Kemenkumham, Direktorat Jenderal HAM juga menginisiasi untuk mendorong Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Tingkat Daerah (UPTD).
"Untuk itu, kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta jajarannya, saya berharap agar dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan nilai-nilai HAM yang diimplementasikan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM," ujarnya.
Hal itu sejalan dengan implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022. Selain itu untuk meningkatkan komitmen UPTD dalam Pelayanan Publik berbasis HAM serta memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang telah berbasis HAM dalam menjalankan usahanya.
Selain PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar, penghargaan PRISMA juga diterima PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC Nusa Dua.
Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali beserta seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, atas Pencanangan P2HAM yang telah berjalan dengan sukses.
Selain itu, ia menyampaikan selamat kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan PT Pegadaian yang telah menerima piagam penghargaan PRISMA.
Dalam kesempatan itu Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo.
Hadir pula Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Kepala Bidang HAM Rita Rusmarti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Perwakilan PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar dan Perwakilan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022