Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan meskipun inflasi di daerah setempat berada di atas rata-rata nasional, namun juga dinilai berdampak positif bagi para petani.
"Untuk pertama kali, Bali inflasi di atas nasional, petani tentu tertawa dengan harga yang tinggi. Tetapi tentu tidak boleh terlalu tinggi," kata Koster disela-sela menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Inflasi di Provinsi Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 tercatat sebesar 6,38 persen. Sedangkan pada Juli 2022 inflasi nasional 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen.
Koster mengatakan di tengah dampak positif inflasi untuk petani, tetap harus dibuat keseimbangan antara harga dengan daya beli masyarakat supaya tetap terjangkau.
"Untuk di provinsi, saya serahkan kepada Bapak Sekda untuk (memimpin) upaya pengendalian. Kabupaten/kota se-Bali sudah melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi ini," ujarnya.
Kemudian, kata Koster, dalam waktu dekat juga akan dilakukan operasi pasar dan selain itu bantuan-bantuan sosial juga sedang berproses.
Baca juga: Gubernur umumkan tren positif pariwisata dan ekonomi Bali
Sementara itu Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menambahkan jalur distribusi haruslah juga diperhatikan terkait dengan kenaikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi di Bali.
"Apakah ada gangguan atau tidak? Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi," ucapnya.
Untuk mengendalikan harga komoditas pangan, tambahnya, petani yang merupakan produsen tidak diminta menurunkan harga, karena sekarang ini mereka kesempatannya untuk menikmati keuntungan.
"Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasinya. Misalnya, bawang dari Kintamani dibantu mau dibawa kemana," ujar birokrat dari Pemaron, Kabupaten Buleleng itu.
Baca juga: Gubernur Bali pastikan pembangunan tol Glimanuk-Mengwi terlaksana
Dewa Indra mencontohkan untuk harga bawang di tingkat petani tetap sesuai harga pasar, tetapi pengangkutan yang ke pasar itulah yang dibantu. "Jadinya, kenaikan harga di pasar 'kan tidak menghitung biaya transportasi sehingga bisa menekan harga," katanya.
Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas pangan ini, yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk membantu distribusi komoditas pangan.
"Bapak Gubernur juga sudah memerintahkan untuk dilakukan operasi pasar murah. Ini beberapa sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ada yang dari provinsi dan ada yang dari pemerintah kabupaten/kota," ucap mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Untuk pertama kali, Bali inflasi di atas nasional, petani tentu tertawa dengan harga yang tinggi. Tetapi tentu tidak boleh terlalu tinggi," kata Koster disela-sela menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Inflasi di Provinsi Bali tercatat sebesar 6,73 persen pada Juli 2022, kemudian pada Agustus 2022 tercatat sebesar 6,38 persen. Sedangkan pada Juli 2022 inflasi nasional 4,94 persen (yoy), kemudian pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen.
Koster mengatakan di tengah dampak positif inflasi untuk petani, tetap harus dibuat keseimbangan antara harga dengan daya beli masyarakat supaya tetap terjangkau.
"Untuk di provinsi, saya serahkan kepada Bapak Sekda untuk (memimpin) upaya pengendalian. Kabupaten/kota se-Bali sudah melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi ini," ujarnya.
Kemudian, kata Koster, dalam waktu dekat juga akan dilakukan operasi pasar dan selain itu bantuan-bantuan sosial juga sedang berproses.
Baca juga: Gubernur umumkan tren positif pariwisata dan ekonomi Bali
Sementara itu Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menambahkan jalur distribusi haruslah juga diperhatikan terkait dengan kenaikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang inflasi di Bali.
"Apakah ada gangguan atau tidak? Kalau ada gangguan, harus diatasi supaya distribusi lancar. Karena kenaikan harga tidak semata-mata disebabkan karena kurang produksi, tetapi juga ada gangguan distribusi," ucapnya.
Untuk mengendalikan harga komoditas pangan, tambahnya, petani yang merupakan produsen tidak diminta menurunkan harga, karena sekarang ini mereka kesempatannya untuk menikmati keuntungan.
"Maka yang dilakukan sesuai arahan Gubernur Bali adalah membantu transportasinya. Misalnya, bawang dari Kintamani dibantu mau dibawa kemana," ujar birokrat dari Pemaron, Kabupaten Buleleng itu.
Baca juga: Gubernur Bali pastikan pembangunan tol Glimanuk-Mengwi terlaksana
Dewa Indra mencontohkan untuk harga bawang di tingkat petani tetap sesuai harga pasar, tetapi pengangkutan yang ke pasar itulah yang dibantu. "Jadinya, kenaikan harga di pasar 'kan tidak menghitung biaya transportasi sehingga bisa menekan harga," katanya.
Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah menganggarkan biaya subsidi untuk transportasi pengangkutan komoditas pangan ini, yang akan disalurkan lewat perusahaan daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk membantu distribusi komoditas pangan.
"Bapak Gubernur juga sudah memerintahkan untuk dilakukan operasi pasar murah. Ini beberapa sudah berjalan dan akan terus berjalan. Ada yang dari provinsi dan ada yang dari pemerintah kabupaten/kota," ucap mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali itu.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022