Polresta Denpasar amankan teatrikal "Bali Jengah" tolak kenaikan BBM

Ratusan personel Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar mengamankan aksi demonstrasi teatrikal mendorong motor dan mimbar bebas oleh sejumlah organisasi internal dan eksternal sejumlah Kampus, serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam "Aliansi Bali Jengah" di Denpasar, Bali, Sabtu.

 

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Denpasar Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang dilaksanakan oleh Aliansi Bali Jengah yang berlangsung sekitar tiga jam.

 

Pewarta ANTARA di lokasi, melaporkan ratusan personel polisi melaksanakan apel persiapan yang dilaksanakan di Pojok Sudirman Jalan PB Sudirman, Denpasar yang juga dihadiri pula oleh jajaran Direktur Intelkam Polda Bali, Wakapolresta Denpasar, PJU dan Kapolsek Jajaran. 

 

Menurut keterangan Humas Polresta Denpasar, dalam upaya pengamanan demonstrasi tersebut, Polresta Denpasar menerjunkan kurang lebih 272 personel pengamanan yang dibantu oleh anggota TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan pecalang Desa adat.

Baca juga: Polresta Denpasar serahkan bansos ke warga terdampak kenaikan BBM

 

Sementara itu, Humas Aliansi Bali Jengah Anak Agung Surya Sentana menyatakan massa yang tergabung dalam Aliansi Bali Jengah hari ini melakukan aksi teatrikal mendorong motor sebagai lambang kesulitan masyarakat yang terdampak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

 

"Kami hari ini turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Mimbar bebas ini merupakan bentuk solidaritas serta respons masyarakat Bali dalam menyikapi kenaikan harga BBM khususnya serta menyikapi juga beberapa permasalahan di Indonesia yang tentunya berdampak buruk bagi masyarakat kecil," kata Humas Aliansi Bali Jengah itu.

 

Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut menilai kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tidak sepadan dengan pengeluaran masyarakat yang membeli BBM dengan harga yang tinggi.

 

Massa aksi juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan memberantas mafia minyak dan gas.

 

Sementara itu, pengurus aksi Leonard Wijaya Kusuma juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upah buruh dan segera menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, menarik aparat di Papua dan menghapus pasal-pasal bermasalah dalam KUHP.