Pemerintah Kota Denpasar, Bali siap menggelar operasi pasar dari Agustus hingga Desember 2022, sebagai strategi jangka pendek untuk menekan laju inflasi di daerah setempat.
"Pelaksanaan operasi pasar murah dititikberatkan pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Jumat.
Jaya Negara saat melakukan rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kota Denpasar itu menambahkan, operasi pasar akan dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma.
Pihaknya juga akan melakukan kerja sama antar daerah untuk mendorong pemenuhan pasokan komoditas. Selain itu, program gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK juga diharapkan dapat menekan laju inflasi.
Baca juga: Presiden Jokowi minta awasi lima provinsi dengan inflasi tertinggi
"Ke depannya, langkah-langkah pengendalian inflasi diarahkan pada tercapainya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan inflasi Denpasar pada Juli 2022 sebesar 6,72 persen atau lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen.
Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkot Kota Denpasar yang akan melakukan operasi pasar dari bulan Agustus-Desember 2022. Dengan adanya operasi pasar tentu dapat memberikan harga yang berimbang terutama pada volatile food seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya," ucapnya.
Baca juga: Sekda Buleleng instruksikan pemantauan inflasi setiap minggu
Trisno mengatakan untuk strategi jangka panjang perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pangan sebagai agregator dalam mengurangi rantai distribusi.
Selain itu, juga diperlukan modernisasi pertanian dan efisiensi biaya produksi. Kemudian pemanfaatan controlled atmosphere storage (CAS), pembangunan pasar induk untuk komoditas bahan pokok dan hortikultura serta monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan.
Pada acara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Pelaksanaan operasi pasar murah dititikberatkan pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Jumat.
Jaya Negara saat melakukan rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kota Denpasar itu menambahkan, operasi pasar akan dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma.
Pihaknya juga akan melakukan kerja sama antar daerah untuk mendorong pemenuhan pasokan komoditas. Selain itu, program gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK juga diharapkan dapat menekan laju inflasi.
Baca juga: Presiden Jokowi minta awasi lima provinsi dengan inflasi tertinggi
"Ke depannya, langkah-langkah pengendalian inflasi diarahkan pada tercapainya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan inflasi Denpasar pada Juli 2022 sebesar 6,72 persen atau lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen.
Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkot Kota Denpasar yang akan melakukan operasi pasar dari bulan Agustus-Desember 2022. Dengan adanya operasi pasar tentu dapat memberikan harga yang berimbang terutama pada volatile food seperti cabai dan bawang merah serta kebutuhan pokok lainnya," ucapnya.
Baca juga: Sekda Buleleng instruksikan pemantauan inflasi setiap minggu
Trisno mengatakan untuk strategi jangka panjang perlu dibentuk Perusahaan Daerah Pangan sebagai agregator dalam mengurangi rantai distribusi.
Selain itu, juga diperlukan modernisasi pertanian dan efisiensi biaya produksi. Kemudian pemanfaatan controlled atmosphere storage (CAS), pembangunan pasar induk untuk komoditas bahan pokok dan hortikultura serta monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan.
Pada acara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022