Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan dukungannya kepada sistem pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjaga keamanan siber nasional.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo menanggapi pro-kontra masyarakat terkait kehadiran aturan pendaftaran PSE berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tersebut.
"Sebagai komunitas, kami PANDI melihat memang fokus kami untuk PSE yang berdomain '.id', terkait PSE ini tujuan Pemerintah memang bagus kan. Tinggal kami menghubungi PSE-PSE ber-domain '.id' yang beroperasi di Indonesia untuk mereka bisa mengikuti Peraturan Menteri dari 2020 itu meminta mereka untuk perlu mendaftarkan sistem elektroniknya," kata Yudho saat berbincang dengan awak media di Tangerang Selatan, Rabu.
Menurut Yudho adanya mekanisme pendaftaran PSE yang telah disiapkan Kementerian Kominfo sebenarnya dapat membantu proses penanganan jika terjadi masalah pelanggaran di ruang digital Indonesia.
Baca juga: Menkominfo targetkan pusat data berbasis cloud pertama pada 2024
Dengan terdaftarnya PSE lingkup privat, Kementerian Kominfo dapat mudah berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait jika sewaktu-waktu ada PSE lingkup privat yang bermasalah.
"Misalnya ada tindakan negatif yang dialami masyarakat kita oleh situs web itu ya seperti mau menipu atau phising. Dengan adanya itu (pendaftaran PSE) maka pemerintah jadi jelas koordinasinya sama siapa, menghubungi siapa, nah itu visinya memang kesana. Tinggal perlu pendekatan yang tepat bagi para PSE ini untuk mengetahui ketentuan pendaftaran ini,"kata Yudho.
Yudho pun menyebutkan PANDI bersiap untuk memberikan edukasi kepada para pemilik domain ".id" yang merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat agar bagi yang belum mendaftar segera mengikuti regulasi sesuai Permenkominfo 5/2020.
Baca juga: Kominfo latih startup untuk pitching lewat Program HUB.ID Accelerator
Pendaftaran PSE lingkup privat menjadi salah satu perbincangan yang hangat dalam dua bulan terakhir sebagai langkah Pemerintah menjaga kedaulatan negara di ruang digital.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menjadi salah satu dasar untuk melegalkan aturan tersebut yang disahkan pada November 2020.
Hingga Rabu (3/8) pukul 14.45 WIB tercatat di situs web pse.kominfo.go.id sudah ada sebanyak 289 PSE asing yang mendaftar dan 9025 PSE domestik yang mendaftar.
Untuk PSE Domestik ada 50 PSE yang SE-nya dicabut sementara karena belum memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, sementara untuk PSE Asing ada 16 PSE yang juga mengalami kasus serupa.
Baca juga: Kominfo: Literasi digital penting cegah konten kekerasan dan negatif di medsos
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) merupakan upaya perlindungan bagi setiap warga negara.
Saat memberi sambutan dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, Lestari mengatakan era digital dengan segala keterbukaan-nya berpotensi mendatangkan ancaman.
"Pada posisi inilah negara wajib melindungi setiap warga negara dari potensi ancaman tersebut, lewat sejumlah kebijakan pada penyelenggaraan sistem elektronik," kata Rerie, sapaan akrab Lestari.
Di sisi lain, tambah Rerie, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman tersebut.
Ia menegaskan, teknologi informasi (internet) dengan segala kemudahan oleh penyedia layanan disertai kebebasan akses-nya mesti dibarengi dengan ketaatan penuh pada aturan setiap negara.
"Membuka ruang pada ketidaktaatan hanya akan memelihara potensi ancaman kepada kedaulatan negara," ujarnya dikutip dari siaran pers.
Di sisi lain, Rerie juga berharap Pemerintah dapat mengakomodasi setiap kritik dan menata pelayanan yang belum optimal agar pelayanan penyelenggara sistem elektronik lebih berkualitas.
Baca juga: Menkominfo: Ruang digital harus bermanfaat bagi masyarakat
Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi mendukung Pemerintah dalam implementasi pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Tanah Air.
Karena, ujar Prabu, apa yang dilakukan Indonesia saat ini juga sudah diberlakukan di sejumlah negara dunia untuk menegakkan kedaulatan ruang digital negara masing-masing.
"Menegakkan kedaulatan digital oleh suatu negara itu harus diutamakan. Tujuannya agar PSE tidak lebih berkuasa dari negara itu sendiri," tegas Prabu.
Meski begitu, Prabu menyarankan pemberlakuan sejumlah kebijakan untuk menegakkan kedaulatan digital sebuah negara harus melalui proses yang benar agar kebijakan itu bisa benar-benar dipahami oleh publik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PANDI dukung pendaftaran PSE untuk jaga keamanan siber nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Hal itu disampaikan oleh Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo menanggapi pro-kontra masyarakat terkait kehadiran aturan pendaftaran PSE berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tersebut.
"Sebagai komunitas, kami PANDI melihat memang fokus kami untuk PSE yang berdomain '.id', terkait PSE ini tujuan Pemerintah memang bagus kan. Tinggal kami menghubungi PSE-PSE ber-domain '.id' yang beroperasi di Indonesia untuk mereka bisa mengikuti Peraturan Menteri dari 2020 itu meminta mereka untuk perlu mendaftarkan sistem elektroniknya," kata Yudho saat berbincang dengan awak media di Tangerang Selatan, Rabu.
Menurut Yudho adanya mekanisme pendaftaran PSE yang telah disiapkan Kementerian Kominfo sebenarnya dapat membantu proses penanganan jika terjadi masalah pelanggaran di ruang digital Indonesia.
Baca juga: Menkominfo targetkan pusat data berbasis cloud pertama pada 2024
Dengan terdaftarnya PSE lingkup privat, Kementerian Kominfo dapat mudah berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait jika sewaktu-waktu ada PSE lingkup privat yang bermasalah.
"Misalnya ada tindakan negatif yang dialami masyarakat kita oleh situs web itu ya seperti mau menipu atau phising. Dengan adanya itu (pendaftaran PSE) maka pemerintah jadi jelas koordinasinya sama siapa, menghubungi siapa, nah itu visinya memang kesana. Tinggal perlu pendekatan yang tepat bagi para PSE ini untuk mengetahui ketentuan pendaftaran ini,"kata Yudho.
Yudho pun menyebutkan PANDI bersiap untuk memberikan edukasi kepada para pemilik domain ".id" yang merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat agar bagi yang belum mendaftar segera mengikuti regulasi sesuai Permenkominfo 5/2020.
Baca juga: Kominfo latih startup untuk pitching lewat Program HUB.ID Accelerator
Pendaftaran PSE lingkup privat menjadi salah satu perbincangan yang hangat dalam dua bulan terakhir sebagai langkah Pemerintah menjaga kedaulatan negara di ruang digital.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menjadi salah satu dasar untuk melegalkan aturan tersebut yang disahkan pada November 2020.
Hingga Rabu (3/8) pukul 14.45 WIB tercatat di situs web pse.kominfo.go.id sudah ada sebanyak 289 PSE asing yang mendaftar dan 9025 PSE domestik yang mendaftar.
Untuk PSE Domestik ada 50 PSE yang SE-nya dicabut sementara karena belum memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, sementara untuk PSE Asing ada 16 PSE yang juga mengalami kasus serupa.
Baca juga: Kominfo: Literasi digital penting cegah konten kekerasan dan negatif di medsos
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) merupakan upaya perlindungan bagi setiap warga negara.
Saat memberi sambutan dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Global: Kedaulatan versus Kebebasan Informasi, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, Lestari mengatakan era digital dengan segala keterbukaan-nya berpotensi mendatangkan ancaman.
"Pada posisi inilah negara wajib melindungi setiap warga negara dari potensi ancaman tersebut, lewat sejumlah kebijakan pada penyelenggaraan sistem elektronik," kata Rerie, sapaan akrab Lestari.
Di sisi lain, tambah Rerie, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kedaulatan bangsa ini dari berbagai ancaman tersebut.
Ia menegaskan, teknologi informasi (internet) dengan segala kemudahan oleh penyedia layanan disertai kebebasan akses-nya mesti dibarengi dengan ketaatan penuh pada aturan setiap negara.
"Membuka ruang pada ketidaktaatan hanya akan memelihara potensi ancaman kepada kedaulatan negara," ujarnya dikutip dari siaran pers.
Di sisi lain, Rerie juga berharap Pemerintah dapat mengakomodasi setiap kritik dan menata pelayanan yang belum optimal agar pelayanan penyelenggara sistem elektronik lebih berkualitas.
Baca juga: Menkominfo: Ruang digital harus bermanfaat bagi masyarakat
Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi mendukung Pemerintah dalam implementasi pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Tanah Air.
Karena, ujar Prabu, apa yang dilakukan Indonesia saat ini juga sudah diberlakukan di sejumlah negara dunia untuk menegakkan kedaulatan ruang digital negara masing-masing.
"Menegakkan kedaulatan digital oleh suatu negara itu harus diutamakan. Tujuannya agar PSE tidak lebih berkuasa dari negara itu sendiri," tegas Prabu.
Meski begitu, Prabu menyarankan pemberlakuan sejumlah kebijakan untuk menegakkan kedaulatan digital sebuah negara harus melalui proses yang benar agar kebijakan itu bisa benar-benar dipahami oleh publik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PANDI dukung pendaftaran PSE untuk jaga keamanan siber nasional
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022