Jakarta (ANTARA) - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) akan membahas mengenai digitalisasi aksara Nusantara dalam forum Southeast Asia - Internet Governance Forum (SEA-IGF) yang berlangsung secara hybrid di Bali pada 11-12 Agustus 2021.
SEA-IGF merupakan forum regional kawasan Asia Tenggara dari berbagai pemangku kepentingan yang menggunakan pendekatan multistakeholder untuk membahas isu yang berkembang sekaligus mencari solusi atas tata kelola internet.
Baca juga: UNESCO undang Indonesia paparkan digitalisasi aksara
Sosialisasi mengenai aksara Nusantara harus digaungkan kembali agar masyarakat khususnya yang berada di luar komunitas bisa mengetahui sejarah aksara di Nusantara, kata Ketua PANDI Yudho Giri Sucahyo, dalam pernyataan pers, dikutip Jumat.
"Merajut Indonesia Melalui Digitalisasi Aksara Nusantara (MIMDAN) merupakan sebuah program yang digagas PANDI untuk memperkenalkan aksara-aksara nusantara ke dunia internasional," katanya.
Hingga saat ini sudah ada aksara yang telah didigitisasi agar dapat ditampilkan pada platform digital seperti PC, handphone dan perangkat lainnya, yaitu aksara Bali, Batak, Bugis, Jawa, Makasar, Rejang, dan Sunda.
Atas dasar itu, PANDI mengambil tema "Back to the Future: Indigenous Languages and Characters in the Industry 4.0 Era" yang akan diangkat di SEA-IGF untuk memberikan bukti keberadaan kebudayaan tutur dan tulis yang berkembang di Indonesia pada masa lalu.
Tema tersebut menyoroti tentang aksara Nusantara serta peluangnya bisa ikut berperan pada revolusi di era industri 4.0. Ini menjadi sangat penting terutama selama pandemi saat ini, di mana hampir setiap aktivitas fisik telah bergeser ke ruang virtual.
Baca juga: Gubernur bangga aksara Bali bisa mendunia
Memastikan akses teknologi yang merata melalui era industri saat ini, salah satu pilar pentingnya dengan menggali aksara Nusantara dan karakteristik yang merupakan harta karun bangsa, untuk ditetapkan sebagai bahasa telekomunikasi lainnya yang bisa menjadi standar di Negara maupun secara Internasional.
Di era digital, keamanan data merupakan isu paling krusial. Setiap negara berlomba membuat proteksi yang kokoh untuk melindungi data-data mereka. Di bidang pemerintahan, istilah-istilah seperti e-government dan smart city telah lama kita gaungkan.
Bahkan rekapitulasi pemilu pun tidak lagi menggunakan cara-cara manual dan ini memerlukan pengamanan ekstra. "Bukan suatu kemustahilan jika kita membuat revolusi berupa metode pengamanan sandi dan enkripsi menggunakan bahasa dan aksara asli Indonesia. Generasi penerus dapat terus mengembangkannya, sehingga suatu saat negara kita bisa mencapai kedaulatan digital," demikian Yudho.
