Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyelenggarakan "workshop" dan kunjungan ke salah satu desa yang menjadi calon percontohan desa antikorupsi pada kegiatan "Anti-Corruption Working Group" (ACWG) G20 Tahun 2022 di Bali.
Pertemuan kedua ACWG G20 akan diselenggarakan di Bali pada 5-8 Juli 2022. Sebelumnya, pertemuan pertama ACWG G20 telah diselenggarakan di Jakarta pada 28-31 Maret 2022. Workshop ini merupakan sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang partisipasi publik serta pendidikan antikorupsi.
"Indonesia menggunakan momentum ACWG untuk meningkatkan partisipasi publik melalui penyelenggaraan 'workshop on public participation and anticorruption' tanggal 5 Juli di Bali," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Handaruningrum saat webinar "Ngayah Ngerawat Negeri, Ngelawan Korupsi!" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kepala BNPT: Masyarakat itu kekuatan utama cegah terorisme jelang G20
Selain itu, kata dia, pada kesempatan ACWG di Bali, KPK akan menyelenggarakan kunjungan ke Desa Kutuh Pandawa yang merupakan salah satu "pilot" desa antikorupsi di Bali dengan presentasi KPK dan Kepala Desa Kutuh Pandawa.
Pada Keketuaan Indonesia G20, KPK mendorong empat isu prioritas. Prioritas pertama meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. "Hasil akhir yang diharapkan adalah 'high level principles'. Jadi, 'high level principles' ini akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20," ucap Kartika.
Prioritas kedua adalah meningkatkan pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat. Adapun hasil akhir yang diharapkan, yakni kumpulan praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Baca juga: 7-8 Juli, Menlu Rusia siap hadiri pertemuan menlu G20 di Bali
Isu prioritas ketiga, yaitu kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Hasil akhirnya berupa 'conpendium', yaitu kumpulan praktik baik untuk meningkatkan 'awareness' dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, ujar Kartika.
Isu prioritas keempat merupakan isu baru yang berhasil didorong Indonesia pada pembahasan ACWG, yaitu mitigasi risiko korupsi pada sektor energi terbarukan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK gelar "workshop" dan kunjungan desa antikorupsi di ACWG G20 Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Pertemuan kedua ACWG G20 akan diselenggarakan di Bali pada 5-8 Juli 2022. Sebelumnya, pertemuan pertama ACWG G20 telah diselenggarakan di Jakarta pada 28-31 Maret 2022. Workshop ini merupakan sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang partisipasi publik serta pendidikan antikorupsi.
"Indonesia menggunakan momentum ACWG untuk meningkatkan partisipasi publik melalui penyelenggaraan 'workshop on public participation and anticorruption' tanggal 5 Juli di Bali," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Handaruningrum saat webinar "Ngayah Ngerawat Negeri, Ngelawan Korupsi!" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kepala BNPT: Masyarakat itu kekuatan utama cegah terorisme jelang G20
Selain itu, kata dia, pada kesempatan ACWG di Bali, KPK akan menyelenggarakan kunjungan ke Desa Kutuh Pandawa yang merupakan salah satu "pilot" desa antikorupsi di Bali dengan presentasi KPK dan Kepala Desa Kutuh Pandawa.
Pada Keketuaan Indonesia G20, KPK mendorong empat isu prioritas. Prioritas pertama meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. "Hasil akhir yang diharapkan adalah 'high level principles'. Jadi, 'high level principles' ini akan menjadi dokumen kesepakatan untuk diimplementasikan oleh negara-negara anggota G20," ucap Kartika.
Prioritas kedua adalah meningkatkan pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat. Adapun hasil akhir yang diharapkan, yakni kumpulan praktik baik terkait partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.
Baca juga: 7-8 Juli, Menlu Rusia siap hadiri pertemuan menlu G20 di Bali
Isu prioritas ketiga, yaitu kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Hasil akhirnya berupa 'conpendium', yaitu kumpulan praktik baik untuk meningkatkan 'awareness' dan menjadi referensi terkait upaya mitigasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, ujar Kartika.
Isu prioritas keempat merupakan isu baru yang berhasil didorong Indonesia pada pembahasan ACWG, yaitu mitigasi risiko korupsi pada sektor energi terbarukan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK gelar "workshop" dan kunjungan desa antikorupsi di ACWG G20 Bali
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022