Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan butuh dana Rp43,73 triliun dari tahun anggaran 2022-2024 untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Kebutuhan anggaran mulai tahun 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menteri PUPR Basuki menjelaskan telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.
Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.
"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.
Namun, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru. "Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.
Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.
Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Ada pun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otoria bersama Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otoria IKN Nusantara periode (2022-2027) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore.
Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.
Menurut Gubernur, program pembangunan IKN telah didesain untuk tujuan pengembangan pusat pemerintahan terbaik di dunia, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Isran menegaskan bahwa IKN di Kaltim akan menjadi kota terbaik di dunia. Misalnya, kota-kota di Kazakhstan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Kebutuhan anggaran mulai tahun 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menteri PUPR Basuki menjelaskan telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.
Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.
"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.
Namun, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota baru. "Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.
Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.
Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.
Ada pun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otoria bersama Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otoria IKN Nusantara periode (2022-2027) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022) sore.
Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.
Mega proyek pembangunan IKN diestimasikan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Sejauh ini, sumber pendanaan rencananya berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6% (Rp254,4 triliun), kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 19,2% (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2%) Rp122,1 triliun.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang terletak di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan mega proyek yang dinilai tidak main-main.Menurut Gubernur, program pembangunan IKN telah didesain untuk tujuan pengembangan pusat pemerintahan terbaik di dunia, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Isran menegaskan bahwa IKN di Kaltim akan menjadi kota terbaik di dunia. Misalnya, kota-kota di Kazakhstan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022