Pemerintah Kabupaten Badung, Bali siap melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan komitmen menciptakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di wilayah itu.
"Kami di Badung sangat berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan dapat menekan kasus stunting," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Selasa.
Untuk mewujudkan KLA, Pemkab Badung telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan mulai dari politik anggaran, kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan media massa, hingga program penanganan stunting.
Pihaknya juga telah mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Nasional tahun 2022 oleh Tim VLH KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga: Ketua PKK Bali ajak kader serius cegah "stunting"
Menurutnya, verifikasi itu dijadikan pedoman dasar dan parameter introspeksi dan evaluasi untuk memperbaiki semua kebijakan dan gerakan operasional sehingga mampu menyejahterakan warga dan menciptakan kehidupan anak yang layak dan pantas sebagai pemenuhan hak anak.
"Kami mengapresiasi Tim KLA pusat yang kembali memberikan kesempatan kami untuk mengikuti verifikasi terkait komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta pemberian hak-hak dasar pada anak yang nantinya dapat dikategorikan sebagai KLA," katanya.
Dalam upaya mewujudkan KLA, Pemkab Badung telah memberikan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2020, dengan APBD Rp6 triliun lebih dan anggaran secara kumulatif kaitan KLA sebesar Rp1 triliun lebih atau sebesar 17,73 persen.
Pada tahun 2021 anggaran KLA mengalami penurunan disebabkan sumber pendapatan menurun akibat COVID-19 yang berimbas pada sektor pariwisata. Dari besaran Rp3 triliun APBD, untuk KLA secara kumulatif sebesar Rp877 miliar lebih atau sebesar 24,01 persen.
"Meskipun anggarannya menurun, namun dilihat persentasenya meningkat. Ini komitmen dalam politik anggaran kami membuat kebijakan dan upaya kami sebagai KLA," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PKK Bali minta kader untuk aktif cegah ketengkesan
Pemkab Badung juga melakukan sinkronisasi dan sinergitas antarlintas sektor organisasi perangkat daerah dalam pola-pola kegiatan dengan konsep Cross Cutting Program.
Hal itu dilakukan dengan mewajibkan seluruh OPD untuk saling menyinergikan, mengakselerasikan, memadukan program kegiatan untuk Kabupaten Layak Anak termasuk membangun partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
"Kami juga memanfaatkan digitalisasi dalam mengembangkan berbagai inovasi dengan konsep One Agency One Inovasi dengan mewajibkan OPD membuat inovasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan maupun khusus inovasi tentang KLA," ujar Wabup Suiasa.
Dalam penanganan stunting, Pemkab Badung telah membuat program khusus yaitu Gerakan Badung Sehat Seribu Hari Pertama Kelahiran.
"Sewaktu anak masih dari kandungan hingga berusia dia tahun diberikan program khusus sehingga perkembangan kualitas anak di Badung menjadi baik dan mampu menekan stunting seminimal mungkin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Kami di Badung sangat berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan dapat menekan kasus stunting," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Selasa.
Untuk mewujudkan KLA, Pemkab Badung telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan mulai dari politik anggaran, kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan media massa, hingga program penanganan stunting.
Pihaknya juga telah mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Nasional tahun 2022 oleh Tim VLH KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca juga: Ketua PKK Bali ajak kader serius cegah "stunting"
Menurutnya, verifikasi itu dijadikan pedoman dasar dan parameter introspeksi dan evaluasi untuk memperbaiki semua kebijakan dan gerakan operasional sehingga mampu menyejahterakan warga dan menciptakan kehidupan anak yang layak dan pantas sebagai pemenuhan hak anak.
"Kami mengapresiasi Tim KLA pusat yang kembali memberikan kesempatan kami untuk mengikuti verifikasi terkait komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta pemberian hak-hak dasar pada anak yang nantinya dapat dikategorikan sebagai KLA," katanya.
Dalam upaya mewujudkan KLA, Pemkab Badung telah memberikan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2020, dengan APBD Rp6 triliun lebih dan anggaran secara kumulatif kaitan KLA sebesar Rp1 triliun lebih atau sebesar 17,73 persen.
Pada tahun 2021 anggaran KLA mengalami penurunan disebabkan sumber pendapatan menurun akibat COVID-19 yang berimbas pada sektor pariwisata. Dari besaran Rp3 triliun APBD, untuk KLA secara kumulatif sebesar Rp877 miliar lebih atau sebesar 24,01 persen.
"Meskipun anggarannya menurun, namun dilihat persentasenya meningkat. Ini komitmen dalam politik anggaran kami membuat kebijakan dan upaya kami sebagai KLA," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PKK Bali minta kader untuk aktif cegah ketengkesan
Pemkab Badung juga melakukan sinkronisasi dan sinergitas antarlintas sektor organisasi perangkat daerah dalam pola-pola kegiatan dengan konsep Cross Cutting Program.
Hal itu dilakukan dengan mewajibkan seluruh OPD untuk saling menyinergikan, mengakselerasikan, memadukan program kegiatan untuk Kabupaten Layak Anak termasuk membangun partisipasi aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
"Kami juga memanfaatkan digitalisasi dalam mengembangkan berbagai inovasi dengan konsep One Agency One Inovasi dengan mewajibkan OPD membuat inovasi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan maupun khusus inovasi tentang KLA," ujar Wabup Suiasa.
Dalam penanganan stunting, Pemkab Badung telah membuat program khusus yaitu Gerakan Badung Sehat Seribu Hari Pertama Kelahiran.
"Sewaktu anak masih dari kandungan hingga berusia dia tahun diberikan program khusus sehingga perkembangan kualitas anak di Badung menjadi baik dan mampu menekan stunting seminimal mungkin," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022