Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat berlaku secara efektif di lingkungan Kementerian Lembaga agar tidak terlalu meleset dari kuota 40 juta kiloliter pada akhir tahun.
"Upaya penghematan pengendalian BBM ini salah satu program yang bisa diprioritaskan untuk sektor energi," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menkeu mengatakan, upaya untuk mengendalikan kuota harus dilakukan karena hingga Juni 2012 penggunaan BBM bersubsidi telah mencapai 21 juta kiloliter.
Sedangkan, lanjut dia, hingga akhir tahun diprediksi pemakaian BBM bersubsidi makin meningkat karena adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan kebocoran yang belum tertangani secara maksimal di sektor perkebunan dan pertambangan.
"Dibantu dengan hari-hari mudik, itu bisa terjadi pembengkakan. Jadi yang kita harapkan adalah pengendalian khususnya yang di perkebunan, pertambangan ataupun adanya perembesan," kata Menkeu.
Dengan situasi tersebut, ia memastikan ada beban fiskal yang akan ditanggung pemerintah apabila penggunaan BBM bersubsidi meleset terlalu jauh dari kuota yang telah ditetapkan.
Sebelumnya dalam paparan realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan proyeksi semester II, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi subsidi bahan bakar minyak pada akhir tahun akan mencapai Rp216,8 triliun atau 157,8 persen, melebihi target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp137,5 triliun.
Dengan demikian, kondisi tersebut menyebabkan realisasi subsidi energi diperkirakan mencapai Rp305,9 triliun atau 151,2 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun.(*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Upaya penghematan pengendalian BBM ini salah satu program yang bisa diprioritaskan untuk sektor energi," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menkeu mengatakan, upaya untuk mengendalikan kuota harus dilakukan karena hingga Juni 2012 penggunaan BBM bersubsidi telah mencapai 21 juta kiloliter.
Sedangkan, lanjut dia, hingga akhir tahun diprediksi pemakaian BBM bersubsidi makin meningkat karena adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan kebocoran yang belum tertangani secara maksimal di sektor perkebunan dan pertambangan.
"Dibantu dengan hari-hari mudik, itu bisa terjadi pembengkakan. Jadi yang kita harapkan adalah pengendalian khususnya yang di perkebunan, pertambangan ataupun adanya perembesan," kata Menkeu.
Dengan situasi tersebut, ia memastikan ada beban fiskal yang akan ditanggung pemerintah apabila penggunaan BBM bersubsidi meleset terlalu jauh dari kuota yang telah ditetapkan.
Sebelumnya dalam paparan realisasi asumsi dasar ekonomi makro semester I dan proyeksi semester II, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi subsidi bahan bakar minyak pada akhir tahun akan mencapai Rp216,8 triliun atau 157,8 persen, melebihi target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp137,5 triliun.
Dengan demikian, kondisi tersebut menyebabkan realisasi subsidi energi diperkirakan mencapai Rp305,9 triliun atau 151,2 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012