KPK minta aset daerah dikelola secara akuntabel cegah korupsi

"Manajemen aset daerah menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi oleh KPK, besarnya kerugian negara jika aset-aset tersebut tidak dikelola secara akuntabel," katanya saat konferensi pers di Mapolda Bali, Senin.

Terkait manajemen aset, ia mendorong sertifikasi aset, baik di pemda maupun di BUMN. Tanah pemda rata-rata di dalam kota dan kalau itu tidak dikelola dengan baik, potensi kehilangannya luar biasa.

Pihaknya memastikan bahwa KPK akan tetap bekerja maksimal menjalankan amanah undang-undang.

Alexander mengatakan bahwa KPK siap memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi yang dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Ia meminta komitmen seluruh kepala daerah di Bali untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan jajarannya serius menangani korupsi dengan pelaksanaan seluruh area intervensi yang terangkum dalam "Monitoring Center for Prevention" (MCP) yang didorong oleh KPK.

Ia mengatakan capaian MCP tahun 2020 sudah baik, yaitu sebesar 88,40 persen. “Memang sudah baik tapi selalu ada ruang untuk perbaikan," ucapnya.

Selain itu, dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta, KPK mendorong dibentuknya Komite Advokasi Daerah (KAD) di setiap provinsi sebagai forum komunikasi yang memfasilitasi para pelaku usaha dengan pemerintah sebagai regulator. Kepengurusan baru KAD Provinsi Bali berdasarkan SK Gubernur No.719 Tahun 2021.

Ia mengatakan bahwa KAD bertanggung jawab menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada gubernur.

"KPK berperan mengawasi kemajuan pencapaian rencana aksi dan mengadvokasi implementasi rekomendasi yang dihasilkan. Hingga 2021 sebanyak 19 dari 34 KAD provinsi telah disahkan kepengurusannya melalui SK Gubernur di seluruh Indonesia," jelas Koster.