Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di tujuh kabupaten di Provinsi Bali mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau biasa disebut bedah rumah.
"Program BSPS ini merupakan salah satu program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena tempat tinggalnya yang sebelumnya tidak layak dibedah menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan, jumlah anggaran Program BSPS yang akan disalurkan Kementerian PUPR untuk melaksanakan Program BSPS di Provinsi Bali sekitar Rp10 Miliar.
Baca juga: Pembangunan Asrama STAHN Mpu Kuturan Singaraja-Bali dimulai
Menurut Khalawi, rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi selain sandang dan papan.
Apalagi di masa pandemi ini, masih menurut dia, masyarakat banyak yang melakukan aktifitasnya di rumahnya masing-masing sehingga membutuhkan hunian yang layak dan nyaman sehingga kesehatannya dapat terjaga dengan baik.
Program BSPS, lanjutnya, merupakan stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia memaparkan, jumlah bantuannya sekitar Rp20 juta per unit rumah dengan rincian Rp17,5 juta untuk biaya pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang.
"Dalam pelaksanaannya masyarakat bisa membangun rumah secara berkelompok dengan pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan Program BSPS," kata Khalawi Abdul Hamid.
Baca juga: PT PP garap penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih
Sementara itu, Kepala Satuan Penyediaan perumahan Provinsi Bali Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, I Wayan Suardana menerangkan, Program BSPS yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Bali tersebar di tujuh kabupaten.
“Jumlah rumah yang di tingkatkan kualitasnya melalui Program BSPS ini sebanyak 500 unit RTLH dengan total anggaran Rp 10 Miliar,” terangnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan, Program BSPS di Pulau Dewata tersebut tersebar di 7 Kabupaten yakni di Kabupaten Buleleng (Desa Busung Biu 70 unit), Kabupaten Jembrana (Desa Air Kuning 32 unit dan Desa Batu Agung 38 unit) dan Kabupaten Tabanan (Desa Gubug 26 unit, Desa Tajen 24 unit dan Desa Senganan 20 unit).
Selanjutnya Kabupaten Bangli (Desa Bunutin 70 unit), Kabupaten Gianyar (Desa Batu Bulan 45 unit dan Desa Ketewel 30 unit), Kabupaten Klungkung (Desa Semarapura Kauh 30 unit dan Desa Semarapura Kangin 40 unit) dan Kabupaten Karangasem (Desa Datah 70 unit).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Program BSPS ini merupakan salah satu program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena tempat tinggalnya yang sebelumnya tidak layak dibedah menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan, jumlah anggaran Program BSPS yang akan disalurkan Kementerian PUPR untuk melaksanakan Program BSPS di Provinsi Bali sekitar Rp10 Miliar.
Baca juga: Pembangunan Asrama STAHN Mpu Kuturan Singaraja-Bali dimulai
Menurut Khalawi, rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi selain sandang dan papan.
Apalagi di masa pandemi ini, masih menurut dia, masyarakat banyak yang melakukan aktifitasnya di rumahnya masing-masing sehingga membutuhkan hunian yang layak dan nyaman sehingga kesehatannya dapat terjaga dengan baik.
Program BSPS, lanjutnya, merupakan stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia memaparkan, jumlah bantuannya sekitar Rp20 juta per unit rumah dengan rincian Rp17,5 juta untuk biaya pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang.
"Dalam pelaksanaannya masyarakat bisa membangun rumah secara berkelompok dengan pendampingan dari tenaga fasilitator lapangan Program BSPS," kata Khalawi Abdul Hamid.
Baca juga: PT PP garap penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih
Sementara itu, Kepala Satuan Penyediaan perumahan Provinsi Bali Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, I Wayan Suardana menerangkan, Program BSPS yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Bali tersebar di tujuh kabupaten.
“Jumlah rumah yang di tingkatkan kualitasnya melalui Program BSPS ini sebanyak 500 unit RTLH dengan total anggaran Rp 10 Miliar,” terangnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Perumahan, Program BSPS di Pulau Dewata tersebut tersebar di 7 Kabupaten yakni di Kabupaten Buleleng (Desa Busung Biu 70 unit), Kabupaten Jembrana (Desa Air Kuning 32 unit dan Desa Batu Agung 38 unit) dan Kabupaten Tabanan (Desa Gubug 26 unit, Desa Tajen 24 unit dan Desa Senganan 20 unit).
Selanjutnya Kabupaten Bangli (Desa Bunutin 70 unit), Kabupaten Gianyar (Desa Batu Bulan 45 unit dan Desa Ketewel 30 unit), Kabupaten Klungkung (Desa Semarapura Kauh 30 unit dan Desa Semarapura Kangin 40 unit) dan Kabupaten Karangasem (Desa Datah 70 unit).
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021