Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan ketika pusat perbelanjaan atau mal sudah dibuka, diharapkan sekolah tatap muka atau luring juga diizinkan terselenggara.
"Kalau mau adil, ya semua dibuka. Mal saja bisa, kenapa sekolah enggak? Padahal sekolah ini lebih penting dari mal. Di sini kan menyiapkan generasi ke depan, tapi kalau gak pernah tatap muka dan enggak pernah diskusi gimana?," kata Umar saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu.
Menurutnya, meski mal atau pusat perbelanjaan lainnya dibuka lebih dulu, justru belum tentu menguntungkan untuk masyarakat banyak. Namun, sekolah tatap muka yang seharusnya bisa dibuka, jauh lebih penting.
"Kita berharap keadilan itu, kalau mal buka, kenapa sekolah enggak? Karena itu bisa menunjang ekonomi kita juga bisa belajar di sekolah, belanja di kantin, kelengkapan sekolah juga. Tapi kalau mal kan menguntungkan orang-orang tertentu saja," katanya.
Baca juga: Wapres: PJJ tidak maksimal, Pemerintah dorong daerah untuk PTM terbatas
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Kalau mau adil, ya semua dibuka. Mal saja bisa, kenapa sekolah enggak? Padahal sekolah ini lebih penting dari mal. Di sini kan menyiapkan generasi ke depan, tapi kalau gak pernah tatap muka dan enggak pernah diskusi gimana?," kata Umar saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu.
Menurutnya, meski mal atau pusat perbelanjaan lainnya dibuka lebih dulu, justru belum tentu menguntungkan untuk masyarakat banyak. Namun, sekolah tatap muka yang seharusnya bisa dibuka, jauh lebih penting.
"Kita berharap keadilan itu, kalau mal buka, kenapa sekolah enggak? Karena itu bisa menunjang ekonomi kita juga bisa belajar di sekolah, belanja di kantin, kelengkapan sekolah juga. Tapi kalau mal kan menguntungkan orang-orang tertentu saja," katanya.
Baca juga: Wapres: PJJ tidak maksimal, Pemerintah dorong daerah untuk PTM terbatas
Dalam hal ini, Ombudsman juga tetap melakukan pengawasan dengan melihat skema pembukaannya secara luas atau terbatas. Selain itu memeriksa waktu buka, dan penerapan protokol kesehatan.
Ia menegaskan ke depannya juga akan mengawasi penerapan protokol kesehatan dan menghindari kelonggaran dari aparatur yang tidak memenuhi standar kontrol atau membiarkan tanpa mengingatkan.
Ia berharap petugas juga mau dan tegas mengingatkan para pengunjung dan pemilik pusat perbelanjaan atau mal agar tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai SOP-nya.
"Terkait ada atau tidaknya gelombang baru, mengacu pada sudah atau tidaknya vaksin. Apabila sudah vaksin kemungkinan bisa atau tidaknya menyebarluas lagi itu kecil ya, dan kemungkinan munculnya klaster baru itu kecil. Yang penting memperkuat protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Pemkot Denpasar siap laksanakan sekolah tatap muka
Baca juga: Pemkot Denpasar siap laksanakan sekolah tatap muka
Sebelumnya, telah terbit Surat Edaran Gubernur Bali No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali tertuang kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dan diizinkan beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50 persen sampai dengan pukul 21.00 Wita.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021