Paguyuban Pedagang Pasar se-Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menolak ajakan untuk menggelar demo guna memprotes kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, karena itu ajakan demo melalui rekaman video yang beredar lewat grup WhatsApp di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, adalah hoaks.
"Saya melarang teman-teman paguyuban agar tidak mengikuti ajakan aksi yang tidak bertanggung jawab itu," kata salah seorang perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Ajibarang, Ahmad Nanang, terkait adanya selebaran yang berisi ajakan demo di Pendopo Bupati Banyumas pada hari Senin (19/7), pukul 13.00 WIB sampai dengan tuntutan dipenuhi.
Ajakan demo untuk menuntut keadilan terkait PPKM itu disuarakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Banyumas bersama Keluarga Besar Paguyuban Pedagang Pasar Banyumas (KBPPB), namun ajakan demo tersebut ditolak oleh para pedagang itu sendiri, diantaranya oleh Koordinator Parkir dan Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Heri Gudeg.
Baca juga: Mendagri perintahkan Satpol PP untuk persuasif
Dalam rekaman videonya, Heri menyampaikan imbauan kepada para pedagang dan seluruh elemen di Pasar Wage untuk tidak terprovokasi dan ikut aksi di Pemkab Banyumas. "Mengimbau rekan-rekan untuk mendukung program pemerintah (PPKM) karena itu untuk kebaikan bersama," katanya.
Demikian pula Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Wage Purwokerto Blok A Agung Rahmanto mendukung kebijaka PPKM darurat. "Mengimbau pedagang Pasar Wage untuk tidak ikut demo di Pendopo Sipanji demi keberlangsungan PPKM darurat dan keselamatan bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Sari Mulyo (Kebondalem) Mustangin menyatakan pihaknya tidak akan terpancing isu hoaks yang akan menjerumuskan masyarakat. "Paguyuban Pasar Sari Mulyo di Kebondalem siap mengikuti segala peraturan pemerintah demi kesehatan kita bersama. Kita maju bersama, sehat bersama, bahagia bersama, kita lawan bersama COVID-19," katanya.
Baca juga: Diskominfo Denpasar tangkal 53 hoaks lewat aplikasi Taboo (video)
Menanggapi hal itu, Kepala Polresta Banyumas Kombes M Firman L Hakim melalui Kasatgas 7 (Humas) PPKM Darurat Polresta Banyumas AKP R Manggala ASM mengatakan selebaran tentang adanya Gerakan Aliansi Masyarakat Banyumas bersama Keluarga Besar Pedagang Pasar Banyumas (KBPPB) yang tertulis akan dilaksanakan pada hari Senin (19/7) di Pendopo Bupati Banyumas, pukul 13.00 WIB, adalah tidak benar atau hoaks.
"Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, saring, dan cross check kembali segala informasi yang ada. Mari kita jaga kesehatan dan keselamatan Banyumas, jangan mudah terprovokasi dengan berita hoaks," katanya.
Menurut dia, ajakan untuk menggelar demo tersebut disebar melalui media sosial khususnya Facebook. Ia mengatakan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas hingga saat ini masih menyelidiki penyebaran ajakan untuk berdemo tersebut. "Kami akan segera ungkap dan amankan penyebar ajakan demo ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Saya melarang teman-teman paguyuban agar tidak mengikuti ajakan aksi yang tidak bertanggung jawab itu," kata salah seorang perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Ajibarang, Ahmad Nanang, terkait adanya selebaran yang berisi ajakan demo di Pendopo Bupati Banyumas pada hari Senin (19/7), pukul 13.00 WIB sampai dengan tuntutan dipenuhi.
Ajakan demo untuk menuntut keadilan terkait PPKM itu disuarakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Banyumas bersama Keluarga Besar Paguyuban Pedagang Pasar Banyumas (KBPPB), namun ajakan demo tersebut ditolak oleh para pedagang itu sendiri, diantaranya oleh Koordinator Parkir dan Pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Heri Gudeg.
Baca juga: Mendagri perintahkan Satpol PP untuk persuasif
Dalam rekaman videonya, Heri menyampaikan imbauan kepada para pedagang dan seluruh elemen di Pasar Wage untuk tidak terprovokasi dan ikut aksi di Pemkab Banyumas. "Mengimbau rekan-rekan untuk mendukung program pemerintah (PPKM) karena itu untuk kebaikan bersama," katanya.
Demikian pula Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Wage Purwokerto Blok A Agung Rahmanto mendukung kebijaka PPKM darurat. "Mengimbau pedagang Pasar Wage untuk tidak ikut demo di Pendopo Sipanji demi keberlangsungan PPKM darurat dan keselamatan bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Sari Mulyo (Kebondalem) Mustangin menyatakan pihaknya tidak akan terpancing isu hoaks yang akan menjerumuskan masyarakat. "Paguyuban Pasar Sari Mulyo di Kebondalem siap mengikuti segala peraturan pemerintah demi kesehatan kita bersama. Kita maju bersama, sehat bersama, bahagia bersama, kita lawan bersama COVID-19," katanya.
Baca juga: Diskominfo Denpasar tangkal 53 hoaks lewat aplikasi Taboo (video)
Menanggapi hal itu, Kepala Polresta Banyumas Kombes M Firman L Hakim melalui Kasatgas 7 (Humas) PPKM Darurat Polresta Banyumas AKP R Manggala ASM mengatakan selebaran tentang adanya Gerakan Aliansi Masyarakat Banyumas bersama Keluarga Besar Pedagang Pasar Banyumas (KBPPB) yang tertulis akan dilaksanakan pada hari Senin (19/7) di Pendopo Bupati Banyumas, pukul 13.00 WIB, adalah tidak benar atau hoaks.
"Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, saring, dan cross check kembali segala informasi yang ada. Mari kita jaga kesehatan dan keselamatan Banyumas, jangan mudah terprovokasi dengan berita hoaks," katanya.
Menurut dia, ajakan untuk menggelar demo tersebut disebar melalui media sosial khususnya Facebook. Ia mengatakan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas hingga saat ini masih menyelidiki penyebaran ajakan untuk berdemo tersebut. "Kami akan segera ungkap dan amankan penyebar ajakan demo ini," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021