Palangka Raya (Antara Bali) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai peran pemerintah dalam penyelesaian konflik di Papua masih belum maksimal.
"Bahkan terkesan adanya pendekatan terlalu kentara sebagai hak kekuasaan dan apalagi kalau sudah menggunakan senjata, pasti akan terjadi perlawanan," kata Din usai kuliah umum di kampus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Selasa.
Ia juga mengaku sedih dan prihatin melihat perkembangan di Papua yang telah menimbulkan korban jiwa karena biasanya kalau sudah ada pertumpahan darah, penyelesaian konflik sering tidak mudah berakhir.
Memang tidak dipungkiri, pelangaran hukum haru dilakukan tindakan tegas, namun hendaknya diimbangi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan penetratif.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah harus berhati-hati dan bersikap tegas menolak segala bentuk campur tangan dari kalangan yang mengatas nama apapun terhadap wilayah RI, karena tidak mustahil di Papua ada skenario dari luar.
"Kita tidak mau sejengkal tanah Indonesia akan diambil orang lain, oleh karena itu skenario yang lebih luas hendaknya bisa ditangkal, tidak hanya politik tapi juga ekonomi,"katanya.
Penyelesaian konflik di Papua, mutlak diperlukan berbagai lingkaran bertanggung jawab, baik pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat untuk berada dalam satu visi NKRI yang harus menjadi harga mati.
Akan tetapi disamping itu, pemerintah jangan memandang remeh dengan aspirasi masyarakat, karena apapun bentuk aspirasi itu adalah aspirasi yang nyata dari warga negara meskipun hanya beberapa orang saja.(*/M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Bahkan terkesan adanya pendekatan terlalu kentara sebagai hak kekuasaan dan apalagi kalau sudah menggunakan senjata, pasti akan terjadi perlawanan," kata Din usai kuliah umum di kampus Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Selasa.
Ia juga mengaku sedih dan prihatin melihat perkembangan di Papua yang telah menimbulkan korban jiwa karena biasanya kalau sudah ada pertumpahan darah, penyelesaian konflik sering tidak mudah berakhir.
Memang tidak dipungkiri, pelangaran hukum haru dilakukan tindakan tegas, namun hendaknya diimbangi dengan pendekatan yang lebih persuasif dan penetratif.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah harus berhati-hati dan bersikap tegas menolak segala bentuk campur tangan dari kalangan yang mengatas nama apapun terhadap wilayah RI, karena tidak mustahil di Papua ada skenario dari luar.
"Kita tidak mau sejengkal tanah Indonesia akan diambil orang lain, oleh karena itu skenario yang lebih luas hendaknya bisa ditangkal, tidak hanya politik tapi juga ekonomi,"katanya.
Penyelesaian konflik di Papua, mutlak diperlukan berbagai lingkaran bertanggung jawab, baik pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat untuk berada dalam satu visi NKRI yang harus menjadi harga mati.
Akan tetapi disamping itu, pemerintah jangan memandang remeh dengan aspirasi masyarakat, karena apapun bentuk aspirasi itu adalah aspirasi yang nyata dari warga negara meskipun hanya beberapa orang saja.(*/M038)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012