Gubernur Bali Wayan Koster meminta pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan spesifik dan spasial dalam upaya pemulihan ekonomi Bali pasca-pandemi COVID-19, khususnya pada sektor pariwisata.
"Sebagai destinasi wisata dunia, pelaku pariwisata Bali paling besar terdampak. Untuk itu, saya kira akan bijak jika pemerintah pusat dan DPR ada kebijakan spesifik untuk Bali," kata Gubernur Koster di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat.
Dalam acara "Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders" itu, Koster mengharapkan semua pemangku kebijakan di Republik Indonesia, jangan serasa 'habis manis sepah dibuang' dalam menangani dampak-dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang dalam di Bali.
"Kalau situasi normal, besar sekali kontribusi Bali untuk devisa dari sektor pariwisata. Namun sekarang 'stuck', dengan kontraksi ekonomi yang mungkin paling parah sepanjang sejarah," ucapnya.
Dia menambahkan, bagi pelaku wisata sangat berat. Banyak yang di PHK, dirumahkan, tidak mampu bayar gaji, bahkan ada yang tidak operasional. "Saya bersyukur masyarakat Bali pelaku wisata masih sabar, tapi kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung," ujarnya.
Koster mengatakan, pada 2019 sebanyak 6,3 juta wisataman mancanegara (wisman) datang ke Bali yang setara 39 persen dari jumlah total wisman nasional. Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 39 persen dari total devisa sektor pariwisata Indonesia.
"Belum lagi untuk wisdom (wisatawan domestik, red), di mana ada 10 ,5 juta orang datang ke Bali. Jadi ekonomi sangat tergantung pariwisata, dan jika normal pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional," katanya.
Oleh karena itu, dia menginginkan pelaku pariwisata Bali dan sektor ikutannya diberikan kebijakan fiskal spesifik, yang secara khusus mampu menyelamatkan pilar perekonomian Pulau Dewata tersebut.
"Saya apresiasi kinerja Pusat dan DPR untuk pemulihan Bali. Dan secara spesifik kami usulkan untuk mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah dari COVID-19, yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran. Pinjaman lunak dengan bunga ringan.
Dia meyakini pada 2023 saat kondisi membaik, para pelaku pariwisata akan memenuhi kewajibannya karena rata-rata mereka ini orang baik, sangat taat pajak.
Dirinya pun mendorong peran bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara untuk bisa jadi leader untuk hal tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2021 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ingin agar perbankan berani meminjamkan dana kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya PMK 32/2021 bertujuan selain agar perbankan mudah memberikan pinjaman, para UMKM juga memiliki keyakinan untuk meminjam uang. Itu semua dijamin karena seluruh risiko akan diambil oleh pemerintah.
"Ini semua dikaitkan dengan kemampuan terutama perusahaan di bidang hotel, restoran, dan akomodasi atau Horeka yang terkena dampak cukup besar sehingga mereka bisa dapat pinjaman yang direlaksasikan," katanya dihadapan stakeholder pelaku usaha di Bali.
Dia semua pihak bersama untuk penyesuaian instrumen dan ""policy dalam menangani dampak pandemi. "Kita terus meningkatkan dalam sektor usaha dengan kerjasama erat, lakukan kalibrasi dan re-kalibrasi terus. Agar industri dan perbankan bangkit," katanya.
Menurut Menkeu, Kalau semua pihak bersama dan sinkron maka niscaya 2021 akan lebih baik apalagi ada vaksinasi yang dapat jadi momentum atau game changer.
Masih di tempat yang sama, menjawab usulan Gubernur Bali Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan bank-bank milik negara (Himbara) siap mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah pandemi yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran, termasuk di Provinsi Bali yang menjadi prioritas.
Bank Himbara yang dimaksud ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk .
"Sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran jadi prioritas di Bali. Tadi malam kami sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, red) dan Dirut Himbara mulai didata seluruh nasabah yang milik Himbara untuk di-rolling modal kerja tambahan," kata Wimboh.
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank-bank swasta nasional segera menurunkan suku bunga kredit mengikuti pemangkasan suku bunga acuan utama yang dilakukan bank sentral. Langkah itu diperlukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19
"Sekarang tinggal BPD dan bank-bank swasta lain. Ayo, ayo, ayo, turunkan suku bunga, supaya kita terus mendorong ekonomi kita," ajak Perry.
Acara sarasehan tersebut diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan(OJK) guna melakukan pertemuan dengan pemerintah dan stakeholder untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kali ini dilakukan di Pulau Bali setelah sebelumnya di Semarang dan Surabaya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan para narasumber lainnya dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders" (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)
