Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersepakat dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Bank BPD Bali membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk lebih memudahkan masyarakat setempat dalam membayar pajak dan retribusi.
"Dengan terbentuknya TP2DD, diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendorong penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Semarapura, Klungkung, Rabu.
Baca juga: Kanwil DJP Bali : manfaatkan insentif pajak
Dengan demikian, ujar Trisno, dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi.
"Selanjutnya, akan menciptakan 'spending' pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat lesu karena pandemi," ucapnya.
Hingga kini, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran nontunai. Namun, belum seluruh transaksi penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran nontunai.
"Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi pembayaran di semua sektor. Digitalisasi menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh semua usaha untuk memperluas pasar dan juga memudahkan transaksi pembayaran," ujarnya.
Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan protokol kesehatan yaitu untuk selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Baca juga: DJP Bali rangkul aliansi pariwisata sosialisasikan insentif pajak
Sampai saat ini, tercatat tujuh pemerintah daerah di Bali telah membentuk TP2DD, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Kota Pemerintah Denpasar, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemkab Buleleng, Pemkab Gianyar, Pemkab Jembrana dan Pemkab Klungkung.
"Ke depannya, upaya pemulihan mencakup aspek kesehatan melalui vaksinasi dan aspek ekonomi melalui pembentukan TP2DD ini akan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh kota/kabupaten se-Bali sehingga mampu semakin mempercepat Bali Bangkit," ucapnya.
Acara tersebut juga dirangkai dengan kegiatan vaksinasi yang melibatkan karyawan dari bank umum dan juga BPR dengan total sebanyak 422 karyawan. Pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap yakni pada 31 Maret 2021, 1 April 2021 dan 5 April 2021.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Kesehatan Klungkung serta seluruh pemerintah daerah dan dinas kesehatan yang telah mendukung terlaksananya program vaksinasi COVID-19 ini," ujar mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Dengan terbentuknya TP2DD, diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendorong penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Semarapura, Klungkung, Rabu.
Baca juga: Kanwil DJP Bali : manfaatkan insentif pajak
Dengan demikian, ujar Trisno, dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi.
"Selanjutnya, akan menciptakan 'spending' pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat lesu karena pandemi," ucapnya.
Hingga kini, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran nontunai. Namun, belum seluruh transaksi penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran nontunai.
"Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi pembayaran di semua sektor. Digitalisasi menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh semua usaha untuk memperluas pasar dan juga memudahkan transaksi pembayaran," ujarnya.
Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan protokol kesehatan yaitu untuk selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Baca juga: DJP Bali rangkul aliansi pariwisata sosialisasikan insentif pajak
Sampai saat ini, tercatat tujuh pemerintah daerah di Bali telah membentuk TP2DD, yakni Pemerintah Provinsi Bali, Kota Pemerintah Denpasar, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemkab Buleleng, Pemkab Gianyar, Pemkab Jembrana dan Pemkab Klungkung.
"Ke depannya, upaya pemulihan mencakup aspek kesehatan melalui vaksinasi dan aspek ekonomi melalui pembentukan TP2DD ini akan dilakukan secara menyeluruh ke seluruh kota/kabupaten se-Bali sehingga mampu semakin mempercepat Bali Bangkit," ucapnya.
Acara tersebut juga dirangkai dengan kegiatan vaksinasi yang melibatkan karyawan dari bank umum dan juga BPR dengan total sebanyak 422 karyawan. Pelaksanaan dilakukan dalam tiga tahap yakni pada 31 Maret 2021, 1 April 2021 dan 5 April 2021.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Kesehatan Klungkung serta seluruh pemerintah daerah dan dinas kesehatan yang telah mendukung terlaksananya program vaksinasi COVID-19 ini," ujar mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021