Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta dinobatkan sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode Juli-November 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Terkait dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung juga dinobatkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpredikat A atau Pelayanan Prima.
"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Badung telah melakukan pelayanan maksimal dalam memerankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang melayani publik," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Rabu (10/3).
Penghargaan tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil dan Evaluasi Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2020 Lingkup Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta, Selasa (9/3).
Bupati Giri Prasta mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Disdukcapil dan DPMPTSP Badung karena telah bersinergi memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.
"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Badung telah menjalankan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang kami canangkan," katanya.
Dia menjelaskan pelayanan publik erat kaitannya dengan response time dan sinergitas antar-OPD.
Ia mencontohkan saat ada bencana kebakaran, beberapa OPD terlibat dan bersinergi dalam menanggulangi kejadian, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PUPR, maupun Dinas Sosial.
"Dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, kami mengajak semua pegawai baik itu PNS maupun kontrak harus menjalankan visi dan misi kepala daerah dalam melayani masyarakat. Kami juga akan selalu mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ungkap Bupati Giri Prasta.
Pihaknya juga terus membuka masukan dan akses perbaikan pelayanan dari seluruh lapisan masyarakat karena pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama menguatkan sinergi dalam proses pembangunan Badung ke depan.
"Saya kira kami selalu transparan untuk mengakomodir seluruh kepentingan pelayanan masyarakat, kami juga membuka ruang partisipasi untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menuju Badung yang semakin hebat dan bahagia," ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi pada 2020, sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga dan empat kepala daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima, sedangkan 31 UPP di tingkat kementerian, lembaga, dan pemda mendapatkan predikat pelayanan prima.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Terkait dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung juga dinobatkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) berpredikat A atau Pelayanan Prima.
"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Badung telah melakukan pelayanan maksimal dalam memerankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang melayani publik," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Rabu (10/3).
Penghargaan tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil dan Evaluasi Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2020 Lingkup Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta, Selasa (9/3).
Bupati Giri Prasta mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Disdukcapil dan DPMPTSP Badung karena telah bersinergi memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.
"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Badung telah menjalankan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang kami canangkan," katanya.
Dia menjelaskan pelayanan publik erat kaitannya dengan response time dan sinergitas antar-OPD.
Ia mencontohkan saat ada bencana kebakaran, beberapa OPD terlibat dan bersinergi dalam menanggulangi kejadian, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, PUPR, maupun Dinas Sosial.
"Dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, kami mengajak semua pegawai baik itu PNS maupun kontrak harus menjalankan visi dan misi kepala daerah dalam melayani masyarakat. Kami juga akan selalu mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ungkap Bupati Giri Prasta.
Pihaknya juga terus membuka masukan dan akses perbaikan pelayanan dari seluruh lapisan masyarakat karena pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama menguatkan sinergi dalam proses pembangunan Badung ke depan.
"Saya kira kami selalu transparan untuk mengakomodir seluruh kepentingan pelayanan masyarakat, kami juga membuka ruang partisipasi untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menuju Badung yang semakin hebat dan bahagia," ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi pada 2020, sebanyak enam menteri/pimpinan lembaga dan empat kepala daerah mendapatkan predikat sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Prima, sedangkan 31 UPP di tingkat kementerian, lembaga, dan pemda mendapatkan predikat pelayanan prima.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021