Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan tiga strategi untuk mendukung peningkatan pembiayaan dunia usaha yang menjadi bagian paket kebijakan terpadu bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pemulihan ekonomi pada 2021.
“Pertama BI akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual KSSK di Jakarta, Senin.
Menurut dia, suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan terus dipertahankan bank sentral ini sampai ada tanda-tanda tekanan terhadap inflasi.
BI melanjutkan keputusan bersama dengan Menteri Keuangan pada 16 April 2020 terkait skema dan mekanisme koordinasi pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk menjaga kesinambungan keuangan negara.
Bank sentral ini juga mengembangkan instrumen derivatif jangka panjang antara lain Cross Currency Swap (CCS) dan Interest Rate Swap (IRS) untuk meningkatkan pengelolaan risiko sektor usaha melalui lindung nilai atas tekanan nilai tukar dan suku bunga.
Kemudian, BI mengoptimalkan transaksi valuta asing melalui skema local currency swap untuk mendukung pengembangan sektor prioritas.
Kedua, lanjut dia, bidang makroprudensial akan didorong agar bank meningkatkan pembiayaan inklusif kepada UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial
Perbankan juga akan didorong mendukung pemulihan pembiayaan pada sektor prioritas melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial sektoral yang sejalan dengan penjaminan kredit pemerintah.
BI juga melanjutkan kebijakan dengan mempertahankan pelonggaran Loan To Value (LTV) untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.
Ketiga, di bidang sistem pembayaran akan diarahkan pada efisiensi transaksi, percepatan digitalisasi serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif.
Dari sisi efisiensi, BI melanjutkan penurunan tarif Sistem Kliriing Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan sistem BI RTGS serta melakukan review kebijakan harga kartu kredit.
“Kebijakan elektronifikasi juga akan terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah, otoritas terkait serta industri melalui perluasan fitur dan akselerasi merchant QRIS, elektronifikasi bantuan sosial nontunai serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021