Menteri PPPA: Minimnya pemimpin perempuan pengaruhi indeks kesetaraan gender

 

"Kurangnya perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender," kata Menteri Bintang dalam siaran pers yang diterima di Denpasar, Sabtu malam.

Baca juga: Menteri PPPA: Petugas TPS perempuan jadi wujud kesetaraan gender

 

Di sisi lain, katanya, Bank Dunia pada tahun 2012 sepakat bahwa saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan. Untuk itu, melalui kesempatan yang sama tersebut akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.
 

Dalam kegiatan Rakernas Perempuan Pemimpin Indonesia (PPI) I Tahun 2021 dengan tema Kepemimpinan Perempuan Tangguh sebagai Pilar Bangsa Menuju Indonesia Emas Mercusuar Dunia secara virtual, Menteri Bintang mengatakan kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa.

 

"Perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi oleh kaumnya sendiri. Kepemimpinan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting,"katanya.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada 2019 yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukkan angka 75,24.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Bali tangguh hadapi COVID-19

 

Selain itu, Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menambahkan bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai kehidupan tidak dapat dipandang sebelah mata. Kata dia, begitu juga dalam bidang ekonomi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.

 

“Pemerintah Provinsi Bali selalu berupaya mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara memosisikan perempuan sebagai subjek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan, sehingga pengarusutamaan gender, khususnya dalam kepemimpinan perempuan dapat terwujud," katanya.

 

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya mengubah pandangan masyarakat yang bias gender, meningkatkan kapasitas, dan peningkatan produktivitas kerja perempuan di segala bidang.