Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2022.
"Melalui forum ini, kami menjaring aspirasi rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2022," ujar Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, dengan mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan", RKPD Badung tahun 2022 dalam penyusunannya secara paralel, dilakukan pendekatan perencanaan secara bottom up.
Baca juga: Badung mulai siapkan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026
Perencanaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kota/kabupaten hingga Musrenbang tingkat Provinsi.
Made Wira Dharmajaya menjelaskan, prioritas pembangunan daerah Badung tahun 2022 difokuskan pada sembilan titik pembangunan diantaranya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kesehatan, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, pariwisata, pertanian dan kebudayaan.
Selanjutnya sarana prasarana wilayah perumahan dan permukiman, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang dan lingkungan hidup dan yang terakhir ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
"Arah kebijakan pembangunan daerah Badung untuk tahun 2022 selaras dengan prioritas kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Badung yaitu, sandang, pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi seni dan budaya serta bidang pariwisata," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Badung fokuskan tiga hal untuk bangun desa
Made Wira Dharmajaya menambahkan, dalam Forum Konsultasi Publik itu diharapkan juga dapat terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan awal RKPD Badung tahun 2022.
Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran.
"Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari anggota Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyempurnakan RKPD ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan datang,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Melalui forum ini, kami menjaring aspirasi rumusan tema RKPD dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja untuk tahun 2022," ujar Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, dengan mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Revitalisasi Sektor Unggulan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan", RKPD Badung tahun 2022 dalam penyusunannya secara paralel, dilakukan pendekatan perencanaan secara bottom up.
Baca juga: Badung mulai siapkan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026
Perencanaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kota/kabupaten hingga Musrenbang tingkat Provinsi.
Made Wira Dharmajaya menjelaskan, prioritas pembangunan daerah Badung tahun 2022 difokuskan pada sembilan titik pembangunan diantaranya pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, kesehatan, perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender, pariwisata, pertanian dan kebudayaan.
Selanjutnya sarana prasarana wilayah perumahan dan permukiman, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang dan lingkungan hidup dan yang terakhir ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
"Arah kebijakan pembangunan daerah Badung untuk tahun 2022 selaras dengan prioritas kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Badung yaitu, sandang, pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat agama tradisi seni dan budaya serta bidang pariwisata," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Badung fokuskan tiga hal untuk bangun desa
Made Wira Dharmajaya menambahkan, dalam Forum Konsultasi Publik itu diharapkan juga dapat terjadi proses diskusi serta bertukar pikiran sehingga terjadi sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan penyusunan rancangan awal RKPD Badung tahun 2022.
Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan masukan dari pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, sehingga nantinya RKPD yang disusun tahun 2022 tepat sasaran.
"Kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari anggota Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyempurnakan RKPD ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan datang,” ujarnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021