Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Koster mengajak masyarakat agar mengingat pentingnya memberikan ruang bagi kaum perempuan dalam berkiprah untuk mewujudkan kesetaraan gender.
"Berikanlah ruang di manapun itu, baik rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat untuk perempuan menunjukkan eksistensinya," kata Putri Koster saat menjadi pembicara dalam webinar "Memaknai Hari Ibu dalam Mencegah Kekerasan dan Praktik P2GP" di Denpasar, Sabtu.
Menurut pendamping orang nomor satu di Bali itu, peranan perempuan sejak dulu sudah berjalan beriringan dengan peran laki-laki dan saling melengkapi.
"Hal itu bisa dilihat dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat dan terutama di Bali dalam kehidupan beradat serta beragama," ujarnya pada acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali itu.
Putri Koster mengatakan peranan seorang perempuan terutama ibu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Meskipun sudah berjalan dengan baik, apresiasi terhadap perempuan terutama ibu masih sangatlah penting.
Baca juga: Menteri PPPA: Petugas TPS perempuan jadi wujud kesetaraan gender
Dia menambahkan, seperti hadirnya webinar kali ini yang tujuannya juga mengapresiasi para perempuan terutama ibu, dirasa sangat bermanfaat. Apalagi webinar kali ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu tentang praktik "Pemotongan dan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)".
"Terus terang sebagai Ketua TP PKK saya baru mendengar tentang praktik ini, dan setelah saya pelajari ini sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan, sehingga perlu dicegah," ujarnya.
Selain itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan upaya semua pihak dalam melindungi hak-hak para perempuan. Untuk itu, ia mengajak para peserta webinar untuk benar-benar menyimak paparan para narasumber.
"Saya ingatkan untuk menyimak dengan baik webinar kali ini kemudian berperan aktif menyosialisasikan tentang bahaya sunat perempuan kepada masyarakat," ujarnya seraya menambahkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial ataupun di lingkungan masing-masing.
Putri Koster mengatakan, perlindungan hak dan upaya kesetaraan gender tidak hanya bisa dilakukan oleh golongan tertentu saja, namun memerlukan peran aktif semua pihak agar cita-cita dalam menyejahterakan perempuan bisa terwujud.
Baca juga: Putri Koster: perempuan jangan terseret dengan dalih emansipasi
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali Luh Putu Sukarini mengatakan webinar kali ini untuk menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember yang lalu.
Selain itu, webinar ini juga merupakan dedikasi para bidan seluruh Bali kepada para ibu dan perempuan atas dedikasi selama ini.
Mengenai P2GP, Luh Putu Sukarini tidak menampik jika praktik ini masih marak terjadi karena menyangkut tentang kewajiban adat di daerah tertentu.
"Praktik tersebut tidak memberikan faedah apapun terhadap perempuan, bahkan secara medis bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap masyarakat akan semakin terbuka pikirannya sehingga tidak perlu melakukan praktik seperti itu, bahkan jika perlu menghapus praktik yang merugikan hak perempuan tersebut.
Dalam webinar itu menghadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama dan dokter.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Berikanlah ruang di manapun itu, baik rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat untuk perempuan menunjukkan eksistensinya," kata Putri Koster saat menjadi pembicara dalam webinar "Memaknai Hari Ibu dalam Mencegah Kekerasan dan Praktik P2GP" di Denpasar, Sabtu.
Menurut pendamping orang nomor satu di Bali itu, peranan perempuan sejak dulu sudah berjalan beriringan dengan peran laki-laki dan saling melengkapi.
"Hal itu bisa dilihat dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat dan terutama di Bali dalam kehidupan beradat serta beragama," ujarnya pada acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali itu.
Putri Koster mengatakan peranan seorang perempuan terutama ibu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Meskipun sudah berjalan dengan baik, apresiasi terhadap perempuan terutama ibu masih sangatlah penting.
Baca juga: Menteri PPPA: Petugas TPS perempuan jadi wujud kesetaraan gender
Dia menambahkan, seperti hadirnya webinar kali ini yang tujuannya juga mengapresiasi para perempuan terutama ibu, dirasa sangat bermanfaat. Apalagi webinar kali ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu tentang praktik "Pemotongan dan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)".
"Terus terang sebagai Ketua TP PKK saya baru mendengar tentang praktik ini, dan setelah saya pelajari ini sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan, sehingga perlu dicegah," ujarnya.
Selain itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan upaya semua pihak dalam melindungi hak-hak para perempuan. Untuk itu, ia mengajak para peserta webinar untuk benar-benar menyimak paparan para narasumber.
"Saya ingatkan untuk menyimak dengan baik webinar kali ini kemudian berperan aktif menyosialisasikan tentang bahaya sunat perempuan kepada masyarakat," ujarnya seraya menambahkan bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial ataupun di lingkungan masing-masing.
Putri Koster mengatakan, perlindungan hak dan upaya kesetaraan gender tidak hanya bisa dilakukan oleh golongan tertentu saja, namun memerlukan peran aktif semua pihak agar cita-cita dalam menyejahterakan perempuan bisa terwujud.
Baca juga: Putri Koster: perempuan jangan terseret dengan dalih emansipasi
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali Luh Putu Sukarini mengatakan webinar kali ini untuk menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember yang lalu.
Selain itu, webinar ini juga merupakan dedikasi para bidan seluruh Bali kepada para ibu dan perempuan atas dedikasi selama ini.
Mengenai P2GP, Luh Putu Sukarini tidak menampik jika praktik ini masih marak terjadi karena menyangkut tentang kewajiban adat di daerah tertentu.
"Praktik tersebut tidak memberikan faedah apapun terhadap perempuan, bahkan secara medis bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap masyarakat akan semakin terbuka pikirannya sehingga tidak perlu melakukan praktik seperti itu, bahkan jika perlu menghapus praktik yang merugikan hak perempuan tersebut.
Dalam webinar itu menghadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama dan dokter.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020