Jakarta (Antara Bali) - Anggota DPR RI berasal dari Fraksi PKS Kemal Azis Stamboel menilai, agenda reformasi birokrasi berjalan stagnan dengan pemborosan di berbagai tingkatan birokrasi juga masih tinggi.
"Pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus. Birokrasi masih belum memberikan pelayanan kepada publik secara prima dan pemborosan oleh birokrasi juga masih sangat tinggi," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, reformasi birokrasi harus digalakkan kembali karena postur birokrasi yang sehat, efisien, dan dapat bekerja secara baik dibutuhkan untuk mengeksekusi berbagai target pembangunan nasional.
Kemal mengharapkan, revitalisasi reformasi birokrasi mampu menjawab masalah penanganan korupsi dan pemborosan.
"Indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menjadi tantangan yang serius. Ini harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujarnya.
Dia mengemukakan bahwa desain sistem remunerasi saat ini juga belum sehat karena masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas sehingga beban biaya gaji dan tunjangan setiap tahun semakin
membengkak.
"Untuk satu rupiah program untuk masyarakat, negara harus membayar jumlah yang lebih besar untuk birokrasi. Ini sangat tidak sehat," ujarnya.(*/M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pembenahan birokrasi harus benar-benar menjadi fokus. Birokrasi masih belum memberikan pelayanan kepada publik secara prima dan pemborosan oleh birokrasi juga masih sangat tinggi," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, reformasi birokrasi harus digalakkan kembali karena postur birokrasi yang sehat, efisien, dan dapat bekerja secara baik dibutuhkan untuk mengeksekusi berbagai target pembangunan nasional.
Kemal mengharapkan, revitalisasi reformasi birokrasi mampu menjawab masalah penanganan korupsi dan pemborosan.
"Indikator indeks persepsi korupsi yang masih buruk menjadi tantangan yang serius. Ini harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan," ujarnya.
Dia mengemukakan bahwa desain sistem remunerasi saat ini juga belum sehat karena masih banyak honorarium dan tunjangan yang tidak jelas sehingga beban biaya gaji dan tunjangan setiap tahun semakin
membengkak.
"Untuk satu rupiah program untuk masyarakat, negara harus membayar jumlah yang lebih besar untuk birokrasi. Ini sangat tidak sehat," ujarnya.(*/M038/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012