Sejumlah warga yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Badung, Bali, merasakan manfaat dari program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Saya merasa sangat senang dan terbantu dengan program Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah ini," ujar I Wayan Sunarti penerima BST di Banjar warga Banjar Kedampal, Desa Dauh Yeh Cani, Badung, Bali, Jumat.
Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut pasir tersebut mengaku sejak pandemi COVID-19, kondisi perekonomiannya sangat terdampak. Sebelum COVID-19, ia mampu mendapatkan upah sekitar Rp500 ribu per bulan. Namun saat ini, ia hanya mendapatkan upah sekitar Rp200 ribu per bulan.
"Sekarang saya jarang-jarang bekerja, karena itu bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Saya harap bantuan ini dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk menolong orang-orang seperti saya," katanya.
KPM lain di wilayah Banjar Kedampal, Desa Dauh Yeh Cani, Badung, Wayan Bagiarta mengatakan, selama pandemi COVID-19, dirinya yang merupakan pekerja sektor pariwisata di sebuah vila di kawasan Canggu, Badung mengalami pemotongan gaji hingga 50 persen.
"Sekarang tamu sepi, dalam seminggu saya hanya bekerja tiga kali dan gaji juga dipotong, karena itu, Bantuan Sosial Tunai ini sangat membantu saya sebagai pekerja pariwisata yang sangat terdampak pandemi," ungkapnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, ia mengaku bantuan sosial yang sudah ia terima sebanyak tujuh tahap tersebut juga digunakan membeli pulsa paket data internet untuk kebutuhan anaknya mengikuti belajar secara daring.
"Selama COVID-19 ini kan anak-anak belajar dari rumah, itu juga butuh kuota yang lumayan banyak. Jadi bantuan ini juga saya belikan paket data untuk anak-anak sekolah secara daring," kata Wayan Bagiarta.
Baca juga: Mensos tinjau penyaluran bansosi di Bali
Gede Ariana, Keluarga Penerima Manfaat lainnya di kawasan yang sama mengatakan, ia dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menyalurkan program Bantuan Sosial Tunai yang pada tahap ketujuh ia terima sebesar Rp300 ribu.
"Saya sangat terbantu dengan program ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih bantuannya. Saya pedagang makanan kecil-kecilan, sekarang pembeli juga sangat sepi," ujarnya.
Sementara itu, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih terhadap bantuan sosial yang disalurkan pemerintah yang telah membantu masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19.
"Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat kami. Ini sangat bermanfaat dalam meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah Corona ini," katanya
Dalam percepatan penanggulangan wabah COVID-19, Pemkab Badung juga telah menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan muatan lokal dan telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19.
"Program tersebut diantaranya adalah pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan Alat Pelindung Diri dan insentif bagi tenaga medis," ujarnya.
Lihadnyana mengatakan berkenaan dengan jaring pengaman sosial di Badung, Program Keluarga Harapan (PKH), Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan sebesar Rp. 16,4 M lebih.
Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan COVID-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM.
Baca juga: Mensos dan Ketua DPR pantau bansos dan E-Warong KUBE di Denpasar
Sementara itu, Kementerian Sosial mendapat tugas dari negara dalam percepatan penanganan COVID-19, yakni di bidang perlindungan sosial dengan menyelenggarakan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial yang disalurkan Kemensos meliputi Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan. Bansos Reguler untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, sehingga ada atau tidak ada pandemi terus dilaksanakan.
Bansos reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Dalam rangka penanganan COVID-19, Bansos PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula menerima per tiga bulan menjadi setiap bulan.
Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) juga mengalami perluasan target dan peningkatan indeks dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan.
Program tersebut disalurkan kepada 174.480 penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Provinsi Bali yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Hingga Oktober 2020, Provinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar.
Untuk Bansos Tambahan, diluncurkan Bansos Beras (BSB) untuk 10 juta KPM PKH, dan Bansos Uang Tunai untuk KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH dengan indeks Rp500 ribu sekali disalurkan kepada sembilan juta KPM.
Untuk BST, jumlah penerima manfaat di Provinsi Bali sebanyak 189.635 KPM dengan nilai Rp568,869 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg, atau senilai Rp39.024.818.460.
"Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen. Bantuan sosial diharapkan bisa tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan anggaran bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama saat mendampingi Mensos ke Bali, Jumat (16/10).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Saya merasa sangat senang dan terbantu dengan program Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah ini," ujar I Wayan Sunarti penerima BST di Banjar warga Banjar Kedampal, Desa Dauh Yeh Cani, Badung, Bali, Jumat.
Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut pasir tersebut mengaku sejak pandemi COVID-19, kondisi perekonomiannya sangat terdampak. Sebelum COVID-19, ia mampu mendapatkan upah sekitar Rp500 ribu per bulan. Namun saat ini, ia hanya mendapatkan upah sekitar Rp200 ribu per bulan.
"Sekarang saya jarang-jarang bekerja, karena itu bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Saya harap bantuan ini dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk menolong orang-orang seperti saya," katanya.
KPM lain di wilayah Banjar Kedampal, Desa Dauh Yeh Cani, Badung, Wayan Bagiarta mengatakan, selama pandemi COVID-19, dirinya yang merupakan pekerja sektor pariwisata di sebuah vila di kawasan Canggu, Badung mengalami pemotongan gaji hingga 50 persen.
"Sekarang tamu sepi, dalam seminggu saya hanya bekerja tiga kali dan gaji juga dipotong, karena itu, Bantuan Sosial Tunai ini sangat membantu saya sebagai pekerja pariwisata yang sangat terdampak pandemi," ungkapnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, ia mengaku bantuan sosial yang sudah ia terima sebanyak tujuh tahap tersebut juga digunakan membeli pulsa paket data internet untuk kebutuhan anaknya mengikuti belajar secara daring.
"Selama COVID-19 ini kan anak-anak belajar dari rumah, itu juga butuh kuota yang lumayan banyak. Jadi bantuan ini juga saya belikan paket data untuk anak-anak sekolah secara daring," kata Wayan Bagiarta.
Baca juga: Mensos tinjau penyaluran bansosi di Bali
Gede Ariana, Keluarga Penerima Manfaat lainnya di kawasan yang sama mengatakan, ia dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah menyalurkan program Bantuan Sosial Tunai yang pada tahap ketujuh ia terima sebesar Rp300 ribu.
"Saya sangat terbantu dengan program ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih bantuannya. Saya pedagang makanan kecil-kecilan, sekarang pembeli juga sangat sepi," ujarnya.
Sementara itu, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih terhadap bantuan sosial yang disalurkan pemerintah yang telah membantu masyarakatnya yang terdampak pandemi COVID-19.
"Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat kami. Ini sangat bermanfaat dalam meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah Corona ini," katanya
Dalam percepatan penanggulangan wabah COVID-19, Pemkab Badung juga telah menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan muatan lokal dan telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19.
"Program tersebut diantaranya adalah pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan Alat Pelindung Diri dan insentif bagi tenaga medis," ujarnya.
Lihadnyana mengatakan berkenaan dengan jaring pengaman sosial di Badung, Program Keluarga Harapan (PKH), Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan sebesar Rp. 16,4 M lebih.
Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan COVID-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM.
Baca juga: Mensos dan Ketua DPR pantau bansos dan E-Warong KUBE di Denpasar
Sementara itu, Kementerian Sosial mendapat tugas dari negara dalam percepatan penanganan COVID-19, yakni di bidang perlindungan sosial dengan menyelenggarakan penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial yang disalurkan Kemensos meliputi Bansos Reguler, Bansos Khusus, dan Bansos Tambahan. Bansos Reguler untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, sehingga ada atau tidak ada pandemi terus dilaksanakan.
Bansos reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. Dalam rangka penanganan COVID-19, Bansos PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula menerima per tiga bulan menjadi setiap bulan.
Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) juga mengalami perluasan target dan peningkatan indeks dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan.
Program tersebut disalurkan kepada 174.480 penerima manfaat BPNT/Kartu Sembako di Provinsi Bali yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Hingga Oktober 2020, Provinsi Bali telah mendapatkan bantuan sebesar Rp319,452 miliar.
Untuk Bansos Tambahan, diluncurkan Bansos Beras (BSB) untuk 10 juta KPM PKH, dan Bansos Uang Tunai untuk KPM BPNT/Program Sembako Non-PKH dengan indeks Rp500 ribu sekali disalurkan kepada sembilan juta KPM.
Untuk BST, jumlah penerima manfaat di Provinsi Bali sebanyak 189.635 KPM dengan nilai Rp568,869 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali menjangkau 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg, atau senilai Rp39.024.818.460.
"Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen. Bantuan sosial diharapkan bisa tepat sasaran, tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan anggaran bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama saat mendampingi Mensos ke Bali, Jumat (16/10).
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020