Denpasar (Antara Bali) - Nasruddin, anggota Komisi X DPR menilai pengamanan pendistribusian soal Ujian Nasional tahun ini dengan melibatkan terlalu banyak aparat kepolisian dan tentara cenderung berlebihan.
"Saya minta pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat untuk mengurangi mekanisme pengawasan pendistribusian soal, tidak terlalu seperti sekarang, polisi tentara dilibatkan sebegitu banyak sehingga akan memengaruhi secara psikologis kondisi anak-anak saat ujian," katanya usai memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 4 Denpasar, Senin.
Menurut dia, memang niat pemerintah pusat itu baik mengamankan soal supaya tidak sampai bocor, namun dengan pengamanan seperti itu, seolah-olah terjadi kebocoran, padahal sesungguhnya tidak demikian. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu dilakukan evaluasi.
"Kami sedang menjalankan fungsi pengawasan bagaimana pelaksanaan dan pengerjaan UN seperti apa. Komisi X berkepentingan untuk mengawasi UN tentunya dengan harapan lebih baik, kalau ada kendala, ke depan perlu dievaluasi dan diperbaiki," ucap politikus Partai Golkar itu.
Pengamanan yang terkesan berlebihan itu, ucap dia, menjadikan seakan-akan pemerintah tidak percaya dengan aparat pendidikan di bawahnya. "Ya supaya tidak mengganggu psikologis siswa, kelihatannya ada kayak mau perang kecil-kecilan sehingga ada pengawalan sangat ketat," ujarnya.
Nasruddin dan anggota Komisi X lainnya, dalam pelaksanaan UN SMA di hari pertama ini mengunjungi tiga sekolah yakni SMA Negeri 4 Denpasar, SMK Negeri 1 Denpasar, dan SMA Negeri 1 Denpasar.
"Khusus untuk Bali, tahun kemarin menjadi catatan penting bagi Komisi X karena telah berprestasi secara nasional. Ini perlu ditindaklanjuti dan dipertahankan agar semakin baik," katanya.(LHS/M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Saya minta pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat untuk mengurangi mekanisme pengawasan pendistribusian soal, tidak terlalu seperti sekarang, polisi tentara dilibatkan sebegitu banyak sehingga akan memengaruhi secara psikologis kondisi anak-anak saat ujian," katanya usai memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 4 Denpasar, Senin.
Menurut dia, memang niat pemerintah pusat itu baik mengamankan soal supaya tidak sampai bocor, namun dengan pengamanan seperti itu, seolah-olah terjadi kebocoran, padahal sesungguhnya tidak demikian. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu dilakukan evaluasi.
"Kami sedang menjalankan fungsi pengawasan bagaimana pelaksanaan dan pengerjaan UN seperti apa. Komisi X berkepentingan untuk mengawasi UN tentunya dengan harapan lebih baik, kalau ada kendala, ke depan perlu dievaluasi dan diperbaiki," ucap politikus Partai Golkar itu.
Pengamanan yang terkesan berlebihan itu, ucap dia, menjadikan seakan-akan pemerintah tidak percaya dengan aparat pendidikan di bawahnya. "Ya supaya tidak mengganggu psikologis siswa, kelihatannya ada kayak mau perang kecil-kecilan sehingga ada pengawalan sangat ketat," ujarnya.
Nasruddin dan anggota Komisi X lainnya, dalam pelaksanaan UN SMA di hari pertama ini mengunjungi tiga sekolah yakni SMA Negeri 4 Denpasar, SMK Negeri 1 Denpasar, dan SMA Negeri 1 Denpasar.
"Khusus untuk Bali, tahun kemarin menjadi catatan penting bagi Komisi X karena telah berprestasi secara nasional. Ini perlu ditindaklanjuti dan dipertahankan agar semakin baik," katanya.(LHS/M038/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012