Negara (Antara Bali) - Wakil Ketua DPRD Jembrana Wayan Wardana menyatakan pihaknya menolak keinginan fraksi lain yang ingin menjadikan penolakan kenaikan harga BBM sebagai sikap resmi lembaga wakil rakyat di wilayah barat Bali itu.
"Kami rela tidak populer dengan menolak rencana sikap resmi yang akan diambil DPRD. Kami juga mengimbau agar rencana kenaikan harga BBM tidak dijadikan komoditi politik untuk menarik simpati rakyat," kata Wardana yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana, Jumat.
Sementara Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa memastikan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi menolak kenaikan harga BBM. Rekomendasi itu akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
Sugiasa juga menyatakan, untuk membuat rekomendasi tersebut tidak perlu melalui rapat paripurna DPRD karena sudah ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan lewat Komisi A.
"Beberapa waktu lalu perwakilan SPSI sempat bertemu dengan Komisi A dan menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Pertemuan tersebut akan kami jadikan dasar untuk mengeluarkan rekomendasi resmi secara kelembagaan," katanya. (GBI/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kami rela tidak populer dengan menolak rencana sikap resmi yang akan diambil DPRD. Kami juga mengimbau agar rencana kenaikan harga BBM tidak dijadikan komoditi politik untuk menarik simpati rakyat," kata Wardana yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana, Jumat.
Sementara Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa memastikan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi menolak kenaikan harga BBM. Rekomendasi itu akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
Sugiasa juga menyatakan, untuk membuat rekomendasi tersebut tidak perlu melalui rapat paripurna DPRD karena sudah ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan lewat Komisi A.
"Beberapa waktu lalu perwakilan SPSI sempat bertemu dengan Komisi A dan menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Pertemuan tersebut akan kami jadikan dasar untuk mengeluarkan rekomendasi resmi secara kelembagaan," katanya. (GBI/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012