Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menginginkan agar pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran negara yang telah dialokasikan guna mengatasi dampak pandemi COVID-19 di berbagai aspek kehidupan.
"Sayangnya, berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp136 triliun," kata Muhaimin dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Baca juga: DPR dorong kerja sama Indonesia-Turki segera temukan vaksin COVID-19
Muhaimin mengingatkan bahwa Pemerintah telah menetapkan tambahan belanja anggaran COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, serta pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun.
Selain itu, ujar dia, digelontorkan pula insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 06,11 triliun total mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir 2020.
Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar serta menghindari munculnya klaster baru.
Ia juga menekankan bahwa anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat misalnya program jaring pengaman sosial harus menyentuh masyarakat terdampak.
Baca juga: Puan kemukakan sejumlah catatan DPR terkait penanganan COVID-19
"Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp695 triliun.
“Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar Presiden dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7), mengenai Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk mengeluarkan langkah-langkah terobosan agar mampu bekerja lebih cepat.
“Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan mengenai serapan anggaran belum optimal tadi, betul-betul bisa diselesaikan,” ujar Presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Sayangnya, berdasarkan laporan Pemerintah, dari total anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun yang terserap atau terealisasi baru 19 persen atau Rp136 triliun," kata Muhaimin dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
Baca juga: DPR dorong kerja sama Indonesia-Turki segera temukan vaksin COVID-19
Muhaimin mengingatkan bahwa Pemerintah telah menetapkan tambahan belanja anggaran COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, serta pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun.
Selain itu, ujar dia, digelontorkan pula insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 06,11 triliun total mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir 2020.
Untuk itu, ia merekomendasikan beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain program penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan jumlah angka orang yang terpapar serta menghindari munculnya klaster baru.
Ia juga menekankan bahwa anggaran yang sangat besar tersebut harus diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat misalnya program jaring pengaman sosial harus menyentuh masyarakat terdampak.
Baca juga: Puan kemukakan sejumlah catatan DPR terkait penanganan COVID-19
"Tingginya potensi pengangguran yang mencapai jutaan orang harus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dapat mengurangi PHK dan membuka lapangan kerja melalui program padat karya atau lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan karena realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 19 persen atau Rp136 triliun dari total yang sudah dianggarkan di Rancangan APBN-P 2020 sebesar Rp695 triliun.
“Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar Presiden dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7), mengenai Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.
Presiden meminta Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk mengeluarkan langkah-langkah terobosan agar mampu bekerja lebih cepat.
“Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan mengenai serapan anggaran belum optimal tadi, betul-betul bisa diselesaikan,” ujar Presiden.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020