Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai untuk selalu melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati serta ikut berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi berkenaan program dan kebijakan Kabupaten Badung.
"Kebijakan kami itu di antaranya adalah kebijakan yang pro growth, pro poor, pro job, pro environment dan pro law enforcement kepada masyarakat bawah serta pro culture," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, komitmen penyamaan pola pikir oleh setiap ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Badung harus terus diteguhkan dan diperkuat dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Pelayanan itu termasuk dalam lima bidang program prioritas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, seni adat agama, budaya dan pariwisata.
Bupati Giri Prasta juga meminta seluruh ASN dan pegawai di Badung untuk selalu kompak dan fokus dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh dengan isu seperti adanya isu terkait defisit yang terjadi di Badung.
"Kami selaku pemimpin akan selalu berusaha memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar masyarakat Badung begitu juga dengan kebutuhan para pegawai," katanya.
Selain itu, menanggapi isu terkait adanya pemotongan gaji pegawai kontrak. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemotongan 50 persen untuk gaji pegawai kontrak, karena menurutnya sesuai dengan ketentuan regulasi sudah mengatur bahwa UMK kabupaten ditetapkan Rp2,9 juta.
"UMK itu artinya upah paling rendah yang ada di Badung. Bagi kami tidak ada rumus menurunkan, yang ada malah kami ingin menaikkan. Untuk itu saya titip kepada pegawai kontrak agar bekerja dengan sungguh-sungguh, karena obsesi saya nantinya pegawai kontrak bisa diangkat menjadi PNS," ungkap Bupati Giri Prasta.
Ia menambahkan, terkait dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), uang makan serta semua jenis santunan yang ada di Kabupaten Badung juga akan tetap dapat dicairkan. Selaku pimpinan di Badung, Bupati Giri Prasta juga menyatakan optimis dapat merealisasikan segala program yang ada serta menjawab segala kritikan dengan kerja nyata.
"Untuk masalah TPP, saya perintahkan Bapak Sekda Badung yang ditindak lanjuti dengan keuangan, berproses dan langsung dicairkan. Itu termasuk semua santunan dari santunan lansia, santunan kematian, Bendesa, Pemangku, penunggu pasien dan yang lainnya yang sudah diambil kebijakan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kebijakan kami itu di antaranya adalah kebijakan yang pro growth, pro poor, pro job, pro environment dan pro law enforcement kepada masyarakat bawah serta pro culture," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.
Ia mengatakan, komitmen penyamaan pola pikir oleh setiap ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Badung harus terus diteguhkan dan diperkuat dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Pelayanan itu termasuk dalam lima bidang program prioritas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, seni adat agama, budaya dan pariwisata.
Bupati Giri Prasta juga meminta seluruh ASN dan pegawai di Badung untuk selalu kompak dan fokus dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh dengan isu seperti adanya isu terkait defisit yang terjadi di Badung.
"Kami selaku pemimpin akan selalu berusaha memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar masyarakat Badung begitu juga dengan kebutuhan para pegawai," katanya.
Selain itu, menanggapi isu terkait adanya pemotongan gaji pegawai kontrak. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemotongan 50 persen untuk gaji pegawai kontrak, karena menurutnya sesuai dengan ketentuan regulasi sudah mengatur bahwa UMK kabupaten ditetapkan Rp2,9 juta.
"UMK itu artinya upah paling rendah yang ada di Badung. Bagi kami tidak ada rumus menurunkan, yang ada malah kami ingin menaikkan. Untuk itu saya titip kepada pegawai kontrak agar bekerja dengan sungguh-sungguh, karena obsesi saya nantinya pegawai kontrak bisa diangkat menjadi PNS," ungkap Bupati Giri Prasta.
Ia menambahkan, terkait dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), uang makan serta semua jenis santunan yang ada di Kabupaten Badung juga akan tetap dapat dicairkan. Selaku pimpinan di Badung, Bupati Giri Prasta juga menyatakan optimis dapat merealisasikan segala program yang ada serta menjawab segala kritikan dengan kerja nyata.
"Untuk masalah TPP, saya perintahkan Bapak Sekda Badung yang ditindak lanjuti dengan keuangan, berproses dan langsung dicairkan. Itu termasuk semua santunan dari santunan lansia, santunan kematian, Bendesa, Pemangku, penunggu pasien dan yang lainnya yang sudah diambil kebijakan," ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020