Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar menyatakan contoh daerah yang baik dalam melakukan reformasi birokrasi adalah Kabupaten Badung, Bali, sehingga layak dijadikan referensi instansi lainnya.
"Berdasarkan laporan BPK ke Presiden, satu-satunya daerah yang mandiri di Indonesia adalah Kabupaten Badung. Badung ini mengalahkan kota-kota besar yang PAD-nya jauh lebih besar, tapi masih disubsidi pemerintah," kata Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Antam mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan bertajuk "Reformasi Birokrasi" bersama dengan Bupati Badung, pejabat KKP, dan perwakilan UPT KKP se-Indonesia, yang tersambung melalui daring, Jumat (24/7/2020).
Antam menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat pandemi. Reformasi birokrasi akan meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.
Baca juga: Menteri KKP copot Dirjen Perikanan Tangkap
Reformasi birokrasi, lanjutnya, berarti tata pengelolaan birokrasi berlangsung secara profesional, adaptif, dan berintegritas. Bila hal itu berjalan di semua lini KKP, layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin prima.
"Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat, sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima harus kita miliki," kata Sekjen KKP.
Ia memaparkan KKP terus berupaya menerapkan reformasi birokrasi dalam satu dasawarsa terakhir, yang terbukti dari diraihnya nilai kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2019 mencapai 78,60 dengan kategori BB, SAKIP Kategori A, dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam dua tahun beruntun 2018-2019.
Kemudian, KKP pernah menyabet penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik yang Informatif dan termasuk dalam Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
"Prestasi dan penghargaan tadi menjadi modal dan bentuk optimistis KKP menuju birokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, tetap kerja keras, kerja cerdas, dan jangan pernah puas dengan prestasi dan penghargaan yang diraih," ujar Antam.
Dari sisi layanan, KKP berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengurusan izin dan sertifikasi produk perikanan.
Untuk mempelajari reformasi birokrasi yang diterapkan Pemkab Badung, Antam dan tim berkunjung langsung ke Bali. Menurut Antam, kunjungan ini sekaligus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menggeliatkan kembali pariwisata di Indonesia.
Baca juga: KKP siap beri kredit lunak ke nelayan pembudi daya lobster
"Penyelenggaraan kegiatan di Bali sekaligus sebagai langkah konkret KKP menjalankan arahan Presiden untuk menggairahkan geliat ekonomi destinasi wisata, di mana Bali merupakan salah satu dari delapan destinasi wisata yakni Banyuwangi, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika," ucap Antam.
Sementara itu, Kabupaten Badung di bawah kendali Bupati I Nyoman Giri Prasta merupakan pembina penyelenggaraan pelayanan publik. Pada 2018, tiga instansi Pemkab Badung meraih penghargaan dari Menteri PAN dan RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik.
"Kami mengedepankan pola pembangunan berdikari. Di mana dengan pola ini, pemerintah harus berpihak pada rakyat, mencegah praktik monopoli yang merugikan kepentingan rakyat, mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap kapitalis, mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, serta memperkuat peran pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan untuk orang banyak," ujar Giri Prasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Berdasarkan laporan BPK ke Presiden, satu-satunya daerah yang mandiri di Indonesia adalah Kabupaten Badung. Badung ini mengalahkan kota-kota besar yang PAD-nya jauh lebih besar, tapi masih disubsidi pemerintah," kata Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Antam mengemukakan hal tersebut dalam pertemuan bertajuk "Reformasi Birokrasi" bersama dengan Bupati Badung, pejabat KKP, dan perwakilan UPT KKP se-Indonesia, yang tersambung melalui daring, Jumat (24/7/2020).
Antam menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya saat pandemi. Reformasi birokrasi akan meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan.
Baca juga: Menteri KKP copot Dirjen Perikanan Tangkap
Reformasi birokrasi, lanjutnya, berarti tata pengelolaan birokrasi berlangsung secara profesional, adaptif, dan berintegritas. Bila hal itu berjalan di semua lini KKP, layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin prima.
"Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat, sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima harus kita miliki," kata Sekjen KKP.
Ia memaparkan KKP terus berupaya menerapkan reformasi birokrasi dalam satu dasawarsa terakhir, yang terbukti dari diraihnya nilai kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2019 mencapai 78,60 dengan kategori BB, SAKIP Kategori A, dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam dua tahun beruntun 2018-2019.
Kemudian, KKP pernah menyabet penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik yang Informatif dan termasuk dalam Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.
"Prestasi dan penghargaan tadi menjadi modal dan bentuk optimistis KKP menuju birokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, tetap kerja keras, kerja cerdas, dan jangan pernah puas dengan prestasi dan penghargaan yang diraih," ujar Antam.
Dari sisi layanan, KKP berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengurusan izin dan sertifikasi produk perikanan.
Untuk mempelajari reformasi birokrasi yang diterapkan Pemkab Badung, Antam dan tim berkunjung langsung ke Bali. Menurut Antam, kunjungan ini sekaligus mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menggeliatkan kembali pariwisata di Indonesia.
Baca juga: KKP siap beri kredit lunak ke nelayan pembudi daya lobster
"Penyelenggaraan kegiatan di Bali sekaligus sebagai langkah konkret KKP menjalankan arahan Presiden untuk menggairahkan geliat ekonomi destinasi wisata, di mana Bali merupakan salah satu dari delapan destinasi wisata yakni Banyuwangi, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika," ucap Antam.
Sementara itu, Kabupaten Badung di bawah kendali Bupati I Nyoman Giri Prasta merupakan pembina penyelenggaraan pelayanan publik. Pada 2018, tiga instansi Pemkab Badung meraih penghargaan dari Menteri PAN dan RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik.
"Kami mengedepankan pola pembangunan berdikari. Di mana dengan pola ini, pemerintah harus berpihak pada rakyat, mencegah praktik monopoli yang merugikan kepentingan rakyat, mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap kapitalis, mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, serta memperkuat peran pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan untuk orang banyak," ujar Giri Prasta.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020