Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan dana Program Organisasi Penggerak lebih baik digunakan untuk membantu pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi COVID-19 dibandingkan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan atau yayasan perusahaan.
"Dari pada membantu yayasan perusahaan, lebih baik dana Organisasi Penggerak yang mencapai setengah triliun tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ," ujar Satriwan Salim saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Satriwan menjelaskan lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melakukan PJJ karena infrastruktur yang tidak memadai. Tidak hanya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) tapi juga di Jabodetabek.
Ia mengaku kaget dengan dua yayasan perusahaan yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation lolos program tersebut untuk kategori gajah.
Untuk kategori gajah akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp20 miliar setiap tahunnya.
Baca juga: Muhammadiyah mundur dari Program "Penggerak" oleh Kemendikbud
"Kami menduga ada potensi kepentingan karena Dirjen GTK Kemendikbud pernah menjadi salah satu dekan di bawah salah satu yayasan perusahaan tersebut. Begitu juga di Tanoto Foundation," kata dia.
Intinya, kata Satriwan, jangan sampai publik menilai bahwa ada konflik kepentingan terkait penetapan dua organisasi perusahaan itu.
Dia juga menilai anggaran lebih dari setengah triliun itu akan sia-sia. Pasalnya apa yang bisa digerakkan saat pandemi COVID-19.
"Semuanya berlangsung melalui telekonferensi. Akan sia-sia jika memberikan dana ke organisasi kemasyarakatan saat pandemi begini," imbuh dia.
Oleh karenanya, dia menilai lebih baik anggaran Organisasi Penggerak digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ karena masih banyak anak yang tidak bisa belajar karena pandemi COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Dari pada membantu yayasan perusahaan, lebih baik dana Organisasi Penggerak yang mencapai setengah triliun tersebut digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ," ujar Satriwan Salim saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Satriwan menjelaskan lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melakukan PJJ karena infrastruktur yang tidak memadai. Tidak hanya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) tapi juga di Jabodetabek.
Ia mengaku kaget dengan dua yayasan perusahaan yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation lolos program tersebut untuk kategori gajah.
Untuk kategori gajah akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp20 miliar setiap tahunnya.
Baca juga: Muhammadiyah mundur dari Program "Penggerak" oleh Kemendikbud
"Kami menduga ada potensi kepentingan karena Dirjen GTK Kemendikbud pernah menjadi salah satu dekan di bawah salah satu yayasan perusahaan tersebut. Begitu juga di Tanoto Foundation," kata dia.
Intinya, kata Satriwan, jangan sampai publik menilai bahwa ada konflik kepentingan terkait penetapan dua organisasi perusahaan itu.
Dia juga menilai anggaran lebih dari setengah triliun itu akan sia-sia. Pasalnya apa yang bisa digerakkan saat pandemi COVID-19.
"Semuanya berlangsung melalui telekonferensi. Akan sia-sia jika memberikan dana ke organisasi kemasyarakatan saat pandemi begini," imbuh dia.
Oleh karenanya, dia menilai lebih baik anggaran Organisasi Penggerak digunakan untuk membantu pelaksanaan PJJ karena masih banyak anak yang tidak bisa belajar karena pandemi COVID-19.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020