Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi VII DPR Mustafa Kamal mengingatkan berbagai proyek pertambangan batu bara di Sumatera Selatan hendaknya tidak merusak hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.
"Kita harus ingat bahwa biaya perbaikan hutan dan lingkungan hidup akan sangat lebih mahal nantinya dibanding keuntungan pertambangan yang diperoleh," ujarnya di Jakarta, Senin.
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan bahwa saat ini di Sumsel hanya ada 3,7 juta hektare kawasan hutan, diantaranya sudah banyak yang rusak akibat galian tambang, "illegal loging" dan alihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sementara potensi batu bara di Sumatera Selatan yang sangat besar, sekitar 22,24 miliar ton atau 48 persen dari total sumber daya batu bara di Indonesia dan kini semua itu dalam rancangan eksplorasi besar-besaran. Sejumlah negara telah menyatakan berminat terhadap pertambangan batu bara yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Sumsel, yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKU Timur, OKI, Muara Enim dan Prabumulih.(*/R-M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kita harus ingat bahwa biaya perbaikan hutan dan lingkungan hidup akan sangat lebih mahal nantinya dibanding keuntungan pertambangan yang diperoleh," ujarnya di Jakarta, Senin.
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menambahkan bahwa saat ini di Sumsel hanya ada 3,7 juta hektare kawasan hutan, diantaranya sudah banyak yang rusak akibat galian tambang, "illegal loging" dan alihfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sementara potensi batu bara di Sumatera Selatan yang sangat besar, sekitar 22,24 miliar ton atau 48 persen dari total sumber daya batu bara di Indonesia dan kini semua itu dalam rancangan eksplorasi besar-besaran. Sejumlah negara telah menyatakan berminat terhadap pertambangan batu bara yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Sumsel, yakni Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKU Timur, OKI, Muara Enim dan Prabumulih.(*/R-M038)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012