Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur ratusan daerah yang belum mengubah anggarannya untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Saya melihat saya cermati saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual', saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga negara.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19," tambah Presiden.
Menurut Presiden, daerah-daerah tersebut belum satu visi dengan pemerintah pusat.
"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki 'feeling' dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan 'refoccusing' anggaran kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Presiden.
Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.
Tujuannya adalah agar kementerian dan pemerintah daerah melakukan "refoccusing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi.
Hingga Senin (13/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus dengan 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (2.186), Jawa Barat (540), Jawa Timur (440), Banten (285), Sulawesi Selatan (223), Jawa Tengah (203), Bali (86), Papua (68), Sumatera Utara (67), Yogyakarta (57).
Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (14/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 1.925.190 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 119.701 kematian sedangkan sudah ada 447.833 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 587.155 kasus, di Spanyol 170.099 kasus, di Italia 159.516 kasus, di Prancis 136.779, di Jerman sebanyak 136.779, Inggris sebanyak 88.621, di China 82.249 kasus, di Iran 73.303.
Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 23.644 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 20.456 orang, Spanyol sebanyak 17.756 orang, Prancis sebanyak 14.967 orang, Inggris sejumlah 11.329 orang kemudian Iran sebanyak 4.585 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Saya melihat saya cermati saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual', saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga negara.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19," tambah Presiden.
Menurut Presiden, daerah-daerah tersebut belum satu visi dengan pemerintah pusat.
"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki 'feeling' dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan 'refoccusing' anggaran kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Presiden.
Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.
Tujuannya adalah agar kementerian dan pemerintah daerah melakukan "refoccusing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi.
Hingga Senin (13/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus dengan 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang meninggal dunia.
Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (2.186), Jawa Barat (540), Jawa Timur (440), Banten (285), Sulawesi Selatan (223), Jawa Tengah (203), Bali (86), Papua (68), Sumatera Utara (67), Yogyakarta (57).
Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (14/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 1.925.190 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 119.701 kematian sedangkan sudah ada 447.833 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 587.155 kasus, di Spanyol 170.099 kasus, di Italia 159.516 kasus, di Prancis 136.779, di Jerman sebanyak 136.779, Inggris sebanyak 88.621, di China 82.249 kasus, di Iran 73.303.
Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 23.644 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 20.456 orang, Spanyol sebanyak 17.756 orang, Prancis sebanyak 14.967 orang, Inggris sejumlah 11.329 orang kemudian Iran sebanyak 4.585 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020