![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/186310/jokowi-ungkap-alasan-tak-pilih-lockdown-covid-19&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/03/24/5197899A-4ED8-4E67-B1A3-29F590DD4AA1.jpg&description=Jokowi ungkap alasan tak pilih "lockdown" COVID-19){kind=link}
Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa ia tidak memilih karantina wilayah alias lockdown seperti negara-negara lain untuk mengatasi penyebaran COVID-19.
"Kemudian kenapa ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan yang berbeda-beda, oleh itu kita tidak memilih jalan itu," kata dia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Ia katakan itu dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19" melalui konferensi video bersama dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia. Inilah rapat konferensi video pemerintah pusat dengan semua kepala daerah se-Indonesia secara lengkap untuk mengentaskan wabah Covid-19.
Baca juga: Ribuan pekerja industri event terancam kehilangan pekerjaan akibat COVID-19
"Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara, saya memiliki semuanya, kebijakannya seperti apa semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari," kata dia.
Menurut dia, apa yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar indivisu masyarakat alias physical distancing.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman. Kalau hal itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," kata dia.
Baca juga: Kemenkumham: 117 warga asing ditolak masuk Bali
Untuk menjaga jarak antar individu manusia itu, kata dia, "Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan."
"Ada yang sudah diisiolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting tapi betul-betul dengan kedisplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," kata dia.
Belakangan, aktivitas petugas membubarkan konsentrasi massa dengan berbagai keperluan, mulai dari keperluan sosial-rekreasional dan lain-lain, semakin digalakkan. Imbauan-imbauan dikumandangkan petugas ke pemukiman dan pusat-pusat keramaian, hingga menunggui mereka seraya memastikan warga pulang ke rumahnya seturut imbauan itu.
Baca juga: "Lockdown" sesungguhnya ada di Pulau Bali
Sejauh ini sejumlah negara memilih isolasi wilayah baik untuk daerah tertentu maupun seluruh negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Negara-negara itu adalah China (Provinsi Hubei dan kota-kota di sekitarnya), Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kemudian kenapa ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisplinan yang berbeda-beda, oleh itu kita tidak memilih jalan itu," kata dia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Ia katakan itu dalam rapat terbatas dengan tema "Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19" melalui konferensi video bersama dengan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia. Inilah rapat konferensi video pemerintah pusat dengan semua kepala daerah se-Indonesia secara lengkap untuk mengentaskan wabah Covid-19.
Baca juga: Ribuan pekerja industri event terancam kehilangan pekerjaan akibat COVID-19
"Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara, saya memiliki semuanya, kebijakannya seperti apa semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar-duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari," kata dia.
Menurut dia, apa yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar indivisu masyarakat alias physical distancing.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman. Kalau hal itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini," kata dia.
Baca juga: Kemenkumham: 117 warga asing ditolak masuk Bali
Untuk menjaga jarak antar individu manusia itu, kata dia, "Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan."
"Ada yang sudah diisiolasi masih beli handphone dan belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting tapi betul-betul dengan kedisplinan yang kuat. Kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," kata dia.
Belakangan, aktivitas petugas membubarkan konsentrasi massa dengan berbagai keperluan, mulai dari keperluan sosial-rekreasional dan lain-lain, semakin digalakkan. Imbauan-imbauan dikumandangkan petugas ke pemukiman dan pusat-pusat keramaian, hingga menunggui mereka seraya memastikan warga pulang ke rumahnya seturut imbauan itu.
Baca juga: "Lockdown" sesungguhnya ada di Pulau Bali
Sejauh ini sejumlah negara memilih isolasi wilayah baik untuk daerah tertentu maupun seluruh negara untuk mengatasi pandemi COVID-19. Negara-negara itu adalah China (Provinsi Hubei dan kota-kota di sekitarnya), Italia, Spanyol, Prancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020