Pemerintah Provinsi Bali merangkul Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan berbagai sekolah tinggi ilmu kesehatan di daerah setempat untuk memberikan bantuan personel di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, dalam menangani pasien dalam pengawasan COVID-19.
"Kami Satgas sudah memahami (kekurangan SDM kesehatan-red), terutama di RSUP Sanglah, karena ada penambahan-penambahan pasien dalam pengawasan (PDP), keterbatasan alat juga sudah kami ketahui, karena kami monitor terus," kata Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Minggu.
Bantuan sumber daya manusia (SDM) dari sejumlah kampus kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah berjalan dan ke depan akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.
"Terkait alat pelindung diri (APD), kondisinya sudah kami pahami, anggaran sudah kami sediakan, upaya minta ke pemerintah pusat sudah kami lakukan," ucapnya.
Mencermati kondisi keterbatasan APD tersebut, kata Dewa Indra, maka penggunaan APD harus seefisien dan seefektif mungkin. "Kami telah menemukan cara untuk menghemat penggunaan APD, yakni dengan mempercepat pelaksanaan tes, yakni screening test, rapid test dan uji lab di RSUP Sanglah adalah bagian dari strategi untuk menghemat APD dan SDM di RS," ujarnya.
Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) IX/Udayana-Bali tengah dipersiapkan sebagai tempat pelaksanaan "rapid test" dan "screening test" COVID-19 bagi mereka yang berstatus orang dalam pemantauan.
Pemerintah Provinsi Bali pun tengah menyiapkan agar laboratorium di RSUP Sanglah bisa melakukan tes terhadap sampel SWAB bagi para pasien dalam pengawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali itu mengatakan tingginya kebutuhan SDM dan penggunaan alat pelindung diri (APD) karena lamanya pasien dalam pengawasan dirawat di RS.
"Kalau percepatan tes bisa dilaksanakan dan hasilnya dapat diketahui, sehingga PDP bisa singkat di RS. Kalau tesnya satu hari keluar, sehingga orang itu satu hari juga di RS, sehingga kebutuhan APD makin sedikit, SDM juga makin sedikit," kata Dewa Indra.
Mengenai surat dari pihak RSUP Sanglah yang mengajukan surat kepada para donatur untuk turut mengatasi kesulitan di RSUP Sanglah, pihaknya telah meminta pihak RS untuk mencabut surat tersebut.
"Kami sudah sampaikan kebutuhan RSUP Sanglah untuk penanganan COVID-19 ini agar diajukan ke Pemerintah Provinsi Bali dan Bapak Gubernur sudah bersedia untuk membantu biaya itu," ucap Dewa Indra.
Secara kumulatif, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 di Bali sebanyak 96 orang, sebanyak 70 pasien hasil pemeriksaan labnya negatif, 3 orang positif (2 WNA meninggal dan 1 WNI) dan 23 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Balitbangkes.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Kami Satgas sudah memahami (kekurangan SDM kesehatan-red), terutama di RSUP Sanglah, karena ada penambahan-penambahan pasien dalam pengawasan (PDP), keterbatasan alat juga sudah kami ketahui, karena kami monitor terus," kata Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Minggu.
Bantuan sumber daya manusia (SDM) dari sejumlah kampus kesehatan tersebut, lanjut dia, sudah berjalan dan ke depan akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.
"Terkait alat pelindung diri (APD), kondisinya sudah kami pahami, anggaran sudah kami sediakan, upaya minta ke pemerintah pusat sudah kami lakukan," ucapnya.
Mencermati kondisi keterbatasan APD tersebut, kata Dewa Indra, maka penggunaan APD harus seefisien dan seefektif mungkin. "Kami telah menemukan cara untuk menghemat penggunaan APD, yakni dengan mempercepat pelaksanaan tes, yakni screening test, rapid test dan uji lab di RSUP Sanglah adalah bagian dari strategi untuk menghemat APD dan SDM di RS," ujarnya.
Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) IX/Udayana-Bali tengah dipersiapkan sebagai tempat pelaksanaan "rapid test" dan "screening test" COVID-19 bagi mereka yang berstatus orang dalam pemantauan.
Pemerintah Provinsi Bali pun tengah menyiapkan agar laboratorium di RSUP Sanglah bisa melakukan tes terhadap sampel SWAB bagi para pasien dalam pengawasan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali itu mengatakan tingginya kebutuhan SDM dan penggunaan alat pelindung diri (APD) karena lamanya pasien dalam pengawasan dirawat di RS.
"Kalau percepatan tes bisa dilaksanakan dan hasilnya dapat diketahui, sehingga PDP bisa singkat di RS. Kalau tesnya satu hari keluar, sehingga orang itu satu hari juga di RS, sehingga kebutuhan APD makin sedikit, SDM juga makin sedikit," kata Dewa Indra.
Mengenai surat dari pihak RSUP Sanglah yang mengajukan surat kepada para donatur untuk turut mengatasi kesulitan di RSUP Sanglah, pihaknya telah meminta pihak RS untuk mencabut surat tersebut.
"Kami sudah sampaikan kebutuhan RSUP Sanglah untuk penanganan COVID-19 ini agar diajukan ke Pemerintah Provinsi Bali dan Bapak Gubernur sudah bersedia untuk membantu biaya itu," ucap Dewa Indra.
Secara kumulatif, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 di Bali sebanyak 96 orang, sebanyak 70 pasien hasil pemeriksaan labnya negatif, 3 orang positif (2 WNA meninggal dan 1 WNI) dan 23 orang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium Balitbangkes.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020