Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya karena mengetahui masih ada proses tender untuk proyek konstruksi senilai Rp31 triliun pada November 2019 atau dua bulan menjelang akhir tahun.
"Tadi Pak Roni menyampaikan ini bulan apa? November, masih ada e-tendering Rp31 triliun, masih ditepuki tangan. Apa mau terus seperti itu?" kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu.
Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.
Jumlah tersebut berasal dari pagu pengumuman e-tendering sejumlah Rp304,1 triliun namun yang sudah selesai tender baru Rp265,1 triliun dengan Rp182 triliun adalah proyek konstruksi.
"Apa masih mau e-tendering, seperti itu? Saya tahu ada e-tendering yang cepat 3 hari, ada yang 15, ada yang 45 hari tapi apa yang seperti ini masih diteruskan? Rp31 triliun dilakukan e-tendering bisa cepet benar tapi ini urusan konstruksi, mau manggil siapa kontraktornya? Siapa? coba maju sini saya beri sepeda?" kata Presiden dengan bercanda meski nadanya tinggi.
Ia pun meminta agar praktik tender konstruksi yang mepet dengan tutup tahun tersebut tidak lagi diulang.
"Tinggal 2 bulan masih urusan lelang konstruksi, ini tidak bisa diterus-teruskan. Saya mengalami semuanya seperti ini. Tidak mungkin lepas Agustus masih lelang tapi kenyataannya, banyak sekali dan tiap tahun kita ulang-ulang terus kesalahan ini," tegas Presiden.
Dampak dari buruknya tender dan pengadaan barang dan jasa tersebut maka bangunan pun banyak yang ambruk.
"Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek, jembatan ambruk, karena begini-begini ini, November masih tender, bagaimana? Gedung SD ada yang ambruk, karena apa? Ya begini-begini, kerja cepat-cepatan pas kerja, pas bulan basah, bulan hujan ya sudah, ngerti kita, gak mungkin kita buat konstruksi kerja semua pake payung, sudah bohong lah," ungkap Presiden tanpa bermaksud bercanda.
Ia menegaskan agar kementerian maupun lembaga jangan mengulang pola pengadaan barang/jasa yang terburu-buru.
"Tahun depan kalau ada laporan lagi seperti ini Pak Roni, saya akan lihat di kota, kabupaten, provinsi mana atau di kementerian apa. Ngapain proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi 'mindset' kita masih 'mindset' manual. Apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering?" tegas Presiden.
Presiden juga melihat pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang dikerjakan pada kuartal IV anggaran tahun berjalan.
"Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu pekerjaan konstruksi? Kalau e-purchasing itu OK, pengadaan barang itu masih OK, tapi itu juga terlambat. Kita senangnya kejar-kejaran di Oktober, November Desember. Mindset seperti ini harus diubah," ungkap Presiden.
Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional.
Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Tadi Pak Roni menyampaikan ini bulan apa? November, masih ada e-tendering Rp31 triliun, masih ditepuki tangan. Apa mau terus seperti itu?" kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu.
Dalam sambutannya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan sampai November 2019, masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses pada sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang akan mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.
Jumlah tersebut berasal dari pagu pengumuman e-tendering sejumlah Rp304,1 triliun namun yang sudah selesai tender baru Rp265,1 triliun dengan Rp182 triliun adalah proyek konstruksi.
"Apa masih mau e-tendering, seperti itu? Saya tahu ada e-tendering yang cepat 3 hari, ada yang 15, ada yang 45 hari tapi apa yang seperti ini masih diteruskan? Rp31 triliun dilakukan e-tendering bisa cepet benar tapi ini urusan konstruksi, mau manggil siapa kontraktornya? Siapa? coba maju sini saya beri sepeda?" kata Presiden dengan bercanda meski nadanya tinggi.
Ia pun meminta agar praktik tender konstruksi yang mepet dengan tutup tahun tersebut tidak lagi diulang.
"Tinggal 2 bulan masih urusan lelang konstruksi, ini tidak bisa diterus-teruskan. Saya mengalami semuanya seperti ini. Tidak mungkin lepas Agustus masih lelang tapi kenyataannya, banyak sekali dan tiap tahun kita ulang-ulang terus kesalahan ini," tegas Presiden.
Dampak dari buruknya tender dan pengadaan barang dan jasa tersebut maka bangunan pun banyak yang ambruk.
"Akhirnya apa? Kualitas pasti jelek, jembatan ambruk, karena begini-begini ini, November masih tender, bagaimana? Gedung SD ada yang ambruk, karena apa? Ya begini-begini, kerja cepat-cepatan pas kerja, pas bulan basah, bulan hujan ya sudah, ngerti kita, gak mungkin kita buat konstruksi kerja semua pake payung, sudah bohong lah," ungkap Presiden tanpa bermaksud bercanda.
Ia menegaskan agar kementerian maupun lembaga jangan mengulang pola pengadaan barang/jasa yang terburu-buru.
"Tahun depan kalau ada laporan lagi seperti ini Pak Roni, saya akan lihat di kota, kabupaten, provinsi mana atau di kementerian apa. Ngapain proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi 'mindset' kita masih 'mindset' manual. Apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering?" tegas Presiden.
Presiden juga melihat pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang dikerjakan pada kuartal IV anggaran tahun berjalan.
"Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu pekerjaan konstruksi? Kalau e-purchasing itu OK, pengadaan barang itu masih OK, tapi itu juga terlambat. Kita senangnya kejar-kejaran di Oktober, November Desember. Mindset seperti ini harus diubah," ungkap Presiden.
Berdasarkan data LKPP, pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri secara langsung telah mendorong berputarnya roda ekonomi nasional.
Total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015–2019 adalah sebesar Rp5.335 triliun. Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,93 triliun dari proses pengadaan melalui e-tendering dan e-purchasing.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019