Denpasar (Antara Bali) - Sistem demokrasi memiliki kontrol yang paling kuat terhadap kekuasaan, perumusan kebijakan dan proses politik.
"Walaupun demokrasi bukan merupakan sistem yang paling sempurna, namun sampai sekarang sistem ini dapat dikatakan masih yang paling baik untuk mengontrol kekuasaan," kata Plh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Prasetijono Widjojo, di Denpasar, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu saat membacakan paparan kunci dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana pada seminar nasional diseminasi produk-produk perencanaan Bappenas.
Menurut dia, karena demokrasi memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kekuasaan, maka proses konsolidasi demokrasi juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa, terutama masalah ekonomi, berbagai bentuk korupsi, dan penyelewengan dalam bentuk penyelenggaraan negara.
"Permasalahan mengenai korelasi langsung antara demokrasi dan kemakmuran rakyat memang masih terus menjadi perdebatan yang panjang terutama di antara praktisi, pakar ekonomi, pakar politik serta masyarakat luas," ujarnya.
Namun, konsensus nasional telah menyepakati bahwa, konsolidasi demokrasi merupakan suatu keharusan untuk memelihara keberlanjutan pembangunan nasional yang aspiratif dan partisipatif.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Walaupun demokrasi bukan merupakan sistem yang paling sempurna, namun sampai sekarang sistem ini dapat dikatakan masih yang paling baik untuk mengontrol kekuasaan," kata Plh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Prasetijono Widjojo, di Denpasar, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu saat membacakan paparan kunci dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana pada seminar nasional diseminasi produk-produk perencanaan Bappenas.
Menurut dia, karena demokrasi memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kekuasaan, maka proses konsolidasi demokrasi juga menjadi salah satu solusi terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa, terutama masalah ekonomi, berbagai bentuk korupsi, dan penyelewengan dalam bentuk penyelenggaraan negara.
"Permasalahan mengenai korelasi langsung antara demokrasi dan kemakmuran rakyat memang masih terus menjadi perdebatan yang panjang terutama di antara praktisi, pakar ekonomi, pakar politik serta masyarakat luas," ujarnya.
Namun, konsensus nasional telah menyepakati bahwa, konsolidasi demokrasi merupakan suatu keharusan untuk memelihara keberlanjutan pembangunan nasional yang aspiratif dan partisipatif.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011