Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih penghargaan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI karena lima kali berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan keuangan daerah.
Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng, Selasa.
Tri Budhianto menjelaskan capaian opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Buleleng telah terbukti akuntabilitasnya sehingga prestasi itu perlu diketahui oleh masyarakat Buleleng.
"Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng, namun kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan," katanya.
Mengenai "reward" untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), Tri Bhudianto mengatakan sebenarnya ada mekanisme transfer DID yang untuk meraihnya ada beberapa kriteria yang salah satunya adalah pencapaian opini WTP.
Namun, ada kriteria lainnya yang juga harus dipenuhi. "Setahu saya tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai Rp50 miliar, tergantung capaiannya," ujarnya.
Bupati Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan ini sangat penting, terutama sebagai pelecut semangat internal Pemkab Buleleng tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, banyak manfaat juga diterima dari penghargaan ini, salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya.
"Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) kedepan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita," katanya.
Bupati Suradnyana mengatakan, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana.
Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja.
"Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan," kata Agus Suradnyana.
Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemkab Buleleng.
Baca juga: Buleleng raih opini WTP untuk kelima kalinya
Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJPb Bali, Tri Budhianto, menjelaskan FGD ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan APBN yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, seperti DAK fisik dan juga Dana Desa.
"Kita diskusikan apa yang terjadi dan bagaimana dinamikanya serta apa ya bisa kita lakukan untuk mengakselerasi pembangunan melalui dana transfer daerah," katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd yang mengikuti FGD menambahkan ke depan opini WTP diharapkan bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik.Dengan kaitan itu, FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang.
"Juga, sebagai evaluasi dan referensi untuk menghadapi kendala-kendala oleh SKPD yang mengelola dana APBN," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.
Baca juga: Gubernur Bali minta BPK tidak ragu berikan opini
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng, Selasa.
Tri Budhianto menjelaskan capaian opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Buleleng telah terbukti akuntabilitasnya sehingga prestasi itu perlu diketahui oleh masyarakat Buleleng.
"Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng, namun kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan," katanya.
Mengenai "reward" untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), Tri Bhudianto mengatakan sebenarnya ada mekanisme transfer DID yang untuk meraihnya ada beberapa kriteria yang salah satunya adalah pencapaian opini WTP.
Namun, ada kriteria lainnya yang juga harus dipenuhi. "Setahu saya tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai Rp50 miliar, tergantung capaiannya," ujarnya.
Bupati Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan ini sangat penting, terutama sebagai pelecut semangat internal Pemkab Buleleng tentang bagaimana meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, banyak manfaat juga diterima dari penghargaan ini, salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya.
"Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) kedepan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita," katanya.
Bupati Suradnyana mengatakan, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana.
Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja.
"Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan," kata Agus Suradnyana.
Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemkab Buleleng.
Baca juga: Buleleng raih opini WTP untuk kelima kalinya
Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJPb Bali, Tri Budhianto, menjelaskan FGD ini bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan APBN yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, seperti DAK fisik dan juga Dana Desa.
"Kita diskusikan apa yang terjadi dan bagaimana dinamikanya serta apa ya bisa kita lakukan untuk mengakselerasi pembangunan melalui dana transfer daerah," katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd yang mengikuti FGD menambahkan ke depan opini WTP diharapkan bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik.Dengan kaitan itu, FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang.
"Juga, sebagai evaluasi dan referensi untuk menghadapi kendala-kendala oleh SKPD yang mengelola dana APBN," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.
Baca juga: Gubernur Bali minta BPK tidak ragu berikan opini
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019